Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susiwiyono menyampaikan, pada 1 Januari 2012 mendatang, eksportir, importir dan Pengguna Jasa Kepabeanan (PJK) harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang baru. Demikian disampaikan Susiwiyono di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Kamis (30/06). Hal tersebut dilakukan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. PMK ini merupakan amanat dari Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 6A mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean untuk melakukan registrasi ke DJBC guna memperoleh nomor identitas yang akan digunakan dalam rangka akses kepabeanan.
Susiwiyono menjelaskan bahwa sebelumnya, kewajiban registrasi hanya berlaku bagi importir saja. Kemudian, dengan terbitnya PMK Nomor 63/PMK.04/2011, importir dan PJK wajib melakukan registrasi di DJBC. PMK tersebut juga menyederhanakan registrasi yang ada. “Registrasi Importir dan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang saat ini ada masih dirasakan lama dan berbelit-belit, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan mendasar terhadap konsepsi dan mekanisme pelaksanaan registrasi,” ungkapnya.
Registrasi kepabeanan akan berlaku pada 90 hari setelah tanggal ditetapkan, yakni 1 Juli 2011. Pengguna jasa yang telah memiliki NIK, dalam hal ini importir, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu enam bulan sejak PMK diberlakukan. “Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama,” jelas Susiwiyono.
Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, dalam hal ini eksportir, PJK dan pengangkut wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak PMK diberlakukan. “Apabila dalam jangka waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, maka kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru,” pungkas Susiwiyono.(sgd/depkeu.go.id)
source : madina