ekspor, impor, perijinan, global trade

Per 1 Januari 2012, Eksportir, Importir dan Pengguna Jasa Kepabeanan Harus Punya NIK Baru

2011-11-15T11:31:00.000+07:00

Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susiwiyono menyampaikan, pada 1 Januari 2012 mendatang, eksportir, importir dan Pengguna Jasa Kepabeanan (PJK) harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang baru. Demikian disampaikan Susiwiyono di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Kamis (30/06). Hal tersebut dilakukan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. PMK ini merupakan amanat dari Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 6A mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean untuk melakukan registrasi ke DJBC guna memperoleh nomor identitas yang akan digunakan dalam rangka akses kepabeanan.

Susiwiyono menjelaskan bahwa sebelumnya, kewajiban registrasi hanya berlaku bagi importir saja. Kemudian, dengan terbitnya PMK Nomor 63/PMK.04/2011, importir dan PJK wajib melakukan registrasi di DJBC. PMK tersebut juga menyederhanakan registrasi yang ada. "Registrasi Importir dan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang saat ini ada masih dirasakan lama dan berbelit-belit, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan mendasar terhadap konsepsi dan mekanisme pelaksanaan registrasi," ungkapnya.

Registrasi kepabeanan akan berlaku pada 90 hari setelah tanggal ditetapkan, yakni 1 Juli 2011. Pengguna jasa yang telah memiliki NIK, dalam hal ini importir, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu enam bulan sejak PMK diberlakukan. "Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama," jelas Susiwiyono.

Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, dalam hal ini eksportir, PJK dan pengangkut wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak PMK diberlakukan. "Apabila dalam jangka waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, maka kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru," pungkas Susiwiyono.(sgd/depkeu.go.id)

source : madina

Pemberlakuan PIB 5.0.5 dengan patch baru

2011-11-14T20:07:00.001+07:00

Diberitahukan kepada pengguna jasa (Importir/PPJK) agar melakukan update Modul PIB dan modul komunikasi data (khusus PDE), dengan melakukan download patch update Modul PIB beserta petunjuk instalasi update Modul PIB.

Source : edi-indonesia

Redress

2011-06-07T22:28:00.010+07:00

Redress adalah melakukan penyesuaian data, merubah, merevisi data yang telah terkirim di database Bea cukai, data yang dimaksud di sini adalah data manifest (data muatan barang armada pengangkut). Jadi data tersebut adalah data yang dikirim oleh pemilik armada/ kapal/ pesawat atau agen/ perwakilannya di pelabuhan tujuan / atau pelabuhan pemuatan di kantor pelayanan dimana barang export /import dikerjakan.

Jadi data-data yang dikirim oleh eksportir/ importer ke bea cukai dalam pemberitahuan ekspor/ impor jika ada perubahan meskipun dilakukan revisi, tidak serta merta dapat dikatakan redress. Seperti revisi PEB /PIB misalnya. Karena redress hanyalah terhadap data yang dikirim ke bea cukai oleh pelayaran maupun maskapai penerbangan. Tentunya data tersebut merupakan data yang telah fix, final. Artinya data tersebut juga telah mendapat persetujuan dari para importer/ eksportir yang menggunakan jasa pelayaran/ maskapai bersangkutan seperti tetuang dalam bill of lading.

Nah setelah data fix, final dan benar seperti yang diinformasikan eksportir/ importer ke perusahaan pengangkut (pelayaran/ penerbangan) maka data tersebut diteruskan sebagai manifest (daftar muatan barang) untuk armada bersangkutan. Nah disinilah jika masih terjadi perubahan data maka disebut redress (perubahan / penyesuain data manifest) hanya dilakukan oleh pelayaran/ masakapai yang memiliki kapal/ pesawat dimaksud. Misalnya terjadi kesalahan nama, jumlah, berat, maupun jenis kemasan atau lainnya.

Untuk menghindari hal ini selalulah berkoordinasi dengan pihak shipping line/ pengangkut/ yang punya kapal, karena merekalah yang submit pemberitahuan kedatangan/ pemberangkatan armada. Tentu sebagai pihak pengguna jasa pengangkutan eksportir/ importer sudah seharusnya memberikan data yang benar. Namun sering terjadi waktu yang diberikan pihak pelayaran sangat sempit, semisal meminta kepastian/ penegasan kebenaran data kepada importer/ eksportir dengan hanya waktu sehari. Boleh jadi kita belum sempat mengoreksi data, waktunya sudah keburu habis, karena pelayaran mengirim pemberitahuan via fax (misal) tgl. 5 Juni pk.09.00, namun dalam pemberitahuannya di tulis deadline, “mohon dikoreksi paling lambat tgl. 5 Juni xxxx, pk.12.00, jika tidak ada koreksi data kami anggap benar, segala beaya yang terjadi karena ketidak sesuai data bukan tanggung jawab kami”. Ini artinya hanya ada waktu 3 jam untuk mengoreksi, dari pk.09.00 s/d pk.12.00. Padahal importer belum tentu dapat dokumen dari pengirimnya, atau eksportir belum tentu final menyusun data faktur maupun packingnya sementara pihak pelayaran memberikan deadline waktu yang tidak masuk akal. Namun jika kita telah tertib pada persiapannya hal ini tidak terjadi, artinya ekspor-impor kita telah direncanakan dengan matang seluruh dokumennya.
Kalau toh masih terjadi redress, maka hal tersebut dapat dilakukan dengan menyiapkan document-document antara lain :
- Surat permohonan redress
- Bill of lading yang telah terkoreksi oleh pelayaran/ maskapai
- Packing list
- Invoice
- pernyataan kenapa redress
- dokumen pendukung lainnya (jika diminta oleh bea cukai), mungkin PO, Sales Contract, Shipping Instruction atau lainnya.

Bea cukai akan melakukan pemeriksaan, penelusuran atau mungkin saja dilakukan wawancara untuk meminta keterangan “kenapa terjadi redress” kepada pemilik barang/ pelayaran/ kuasanya. Jadi intinya redress adalah bertujuan untuk menyesuaikan data yang ada di databasae bea cukai yang dikirim oleh pelayaran dengan data dokumen fisik kita sewaktu kita mengurus ekspor-impor. Karena jika data fisik yang kita ajukan berbeda dengan data yang dikirim oleh pelayaran, maka akibatnya pengurusan impor/ ekspor kita akan tertolak. (Saya tulis, karena hari ini, sedang mengurus redress) Semoga membantu.

Alur / skema barang ekspor

2011-04-12T17:21:00.007+07:00

Kami sajikan kembali, schema alur barang ekspor yang paling sederhana. Untuk membantu para pemula dalam pembelajaran ekspor khususnya.

1. Eksportir mengirimkan "Shipping Instruction" (SI) kepada pelayaran [meminta / booking space kapal / container kosong]
2. Shipping memberikan "Booking Confirmation", berisi konfirmasi ketersediaan container, space kapal yang sesuai tujuan, dan tempat yang ditunjuk untuk pengambilan container (depo container).
3. Eksportir menghubungi perusahaan angkutan/ trucking (menyewa truck)
4. Perusahaan / trucking melakukan pengambilan container kosong di depo dengan berbekal "Booking Confirmation" dari eksportir yang dibuat oleh shipping
5. Container kosong diangkut ke pabrik untuk pemuatan barang ekspor (stuffing)
6. Selama stuffing, eksportir membuat "Commercial Invoice", "Packing list" dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) ke Bea Cukai
7. Bea cukai memberikan perstujuan ekspor "Nota Pelayanan Ekspor" (NPE)
8. Berbekal NPE, barang / container diangkut dan masuk ke pelabuhan
9. Container naik ke kapal dan berangkat ke pelabuhan tujuan luar negeri
10. Setelah kapal berangkat, Shipping menerbitkan "Bill of Lading" dokumen angkutan/ beaya kapal
11. Dokumen ekspor yang meliputi a.Commercial Invoice, b.Packing List, c.B/L dari shipping dikirim oleh eksportir ke pembeli di luar negeri.
12. Dengan dokumen yang diterima dari eksportir, pembeli di luar negeri dapat mengambil barangnya/ container ke pelabuhan tujuan/ bongkar.

Importir Nakal

2011-03-23T08:25:00.002+07:00

Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengaku sempat akan disuap oleh para importir ikan ilegal. Fadel juga mengaku mendapat tekanan dari para politisi dan pejabat yang memintanya untuk mengendurkan upayanya terkait menghadang impor ikan ilegal.

"Ya, Benar," kata Fadel kepada detikFinance saat ditanya mengenai adanya cobaan suap dan tekanan tersebut, Selasa malam (22/3/2011)

Fadel juga membenarkan soal adanya pihak-pihak yang menyokong (backing) kepada importir termasuk dari kalangan DPR dan politisi. "Ya ada," ucapnya singkat.

"Importir-importir sudah seperti rentenir mau cepat kaya dan biarkan nelayan saya merana, maka akan saya lawan mereka-mereka," katanya.

Fadel menuturkan praktik importasi ikan ini sudah berlangsung lama. Menurutnya tingkah laku pengimpor ikan ini benar-benar merusak para nelayan lokal. Para importir ini, lanjut Fadel, hanya bermodal sepotong surat ekspor-impor, namun mampu memasukan barang semaunya importir tersebut.

"Ada dari pihak Kadin (Kamar Dagang dan Industri) yang menelpon saya terkait impor ikan ilegal itu, saya bilang tidak ada toleransi, kompromi," katanya.

Permainan para importir ini juga diamaini oleh Mantan Menko Perekonomian Ginandjar Kartasasmita. Menurutnya para pejabat pemerintah harus sadar terhadap potensi lobi-lobi para importir yang cenderung mengajak kompromi.

"Saya dengar dari Pak Fadel (Menteri Kelautan dan Perikanan) ada usaha untuk memberi sesuatu didalam amplop kepadanya, yang serta merta ditolaknya. Pak Fadel juga mendapat banyak telpon dan SMS, termasuk dari pejabat dan politisi, diantaranya anggota DPR, yang minta agar beliau meninjau kembali keputusannya," ucap Ginandjar.

Seperti diketahui kasus impor ikan ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia semakin marak terjadi. Kasus terbaru misalnya di Belawan ditahan sebanyak 72 kontainer (1.944 ton) ikan, 81 kontainer (2.176 ton) ikan di Tanjung Priok Jakarta dan 37 kontainer (1.006 ton) ikan di Tanjung Perak Surabaya. Sementara itu di Bandara Soekarno Hatta sebanyak 7.687 ton.

Ikan impor yang masuk umumnya adalah jenis mackarel dan selar. Impor ikan ilegal yang ditahan sebagian besar berasal dari China, yaitu sebanyak 126 kontainer.

(hen/qom)

Penundaan Pemberlakuan Angka Pengenal Importir (API)

2011-01-18T23:54:00.004+07:00

PENGUMUMAN

Sehubungan dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/3/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Angka Pengenal Importir (API), dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/3/2010 tanggal 29 Maret 2010 tentang Angka Pengenal Importir (API) diberlakukan secara penuh mulai tanggal 1 Januari 2011
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, dan atas dasar pertimbangan bahwa sampai saat ini masih banyak perusahaan yang belum menyesuaikan API berdasarkan Permendag tersebut dan dalam rangka kelancaran arus barang ekspor dan impor, maka pemberlakuan Peraturan Menteri Perdagangan No. 45/M-DAG/PER/9/2009 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 17/M-DAG/PER/3/2010 yang semula diberlakukan tanggal 1 Januari 2011 ditunda menjadi tanggal 28 Pebruari 2011
3. Terhadap perusahaan pemilik API-T yang mengimpor barang jadi untuk diperdagangkan atau dipindahtangankan, harus tunduk pada Peraturan Menteri Perdagangan No. 39/M-DAG/PER/10/2010 tanggal 4 Oktober 2010 tentang Ketentuan Impor Barang Jadi oleh Produsen

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

18 JANUARI 2011
DIREKTORAT IMPOR

Dari sini

Barang bawaan penumpang / import

2011-01-18T09:19:00.005+07:00

Bulan ini tepatnya awal tahun 1 Januari 2011 ada beberapa peraturan baru yang diundangkan, seperti penggunaan API baru, dan Impor barang penumpang, awak pengangkut, pelintas batas dan barang kiriman.
Ingin kami sampaikan tentang impor / pemasukan barang dari luar negeri yang dibawa oleh penumpang.
Barang penumpang adalah barang yang dibawa oleh penumpang, baik melalui sarana udara, laut maupun darat yang tiba atau dibawa bersama penumpang tersebut. Baik nantinya digunakan untuk keperluan pribadi maupun sebagai barang dagangan.
Kepemilikan Barang penumpang tersebut dapat dibuktikan dengan menggunakan paspor dan boarding pass. Pada waktu tiba harus diberitahukan kepada pejabat Bea dan Cukai di kantor setempat (di pelabuhan/ air port) dan boleh dikeluarkan hanya dengan persetujuan dari Bea dan Cukai.

Pemberitahuan kepada Pejabat Bea Cukai dapat dilakukan dengan pernyataan lisan maupun menggunakan formulir pernyataan yang disebut CD (Customs Declaration).
Untuk barang pribadi penumpang (bukan barang dagangan) dapat diurus atau diselesaikan oleh penumpang, maskapai pengangkut, atau kuasanya dengan menggunakan Pemberitahuan Impor Barang Khusus (PIBK) atau Customs Declaration CD. Adapun untuk barang dagangan penumpang diselesaikan harus menggunakan PIBK.

Bebas Bea Masuk
Barang penumpang yang bernilai maksimal USD.250 per orang atau maksimal USD.1.000 per keluarga dibebaskan dari pungutan pembayaran bea masuk. Adapaun jika bernilai lebih dari itu maka atas kelebihannya tersebut dikenakan bea masuk.

Pemeriksaa barang.
Ada dua jalur dalam mengeluarkan barang impor penumpang ini :
1. Jalur Merah (harus dilakukan pemeriksaan fisik barang), jika nilai barangnya melebihi batas pembebasan bea masuknya (seperti keterangan di awal), atau barangnya berupa hewan, ikan, tumbuhan atau produk darinya. Barang lainnya yang harus diperiksa adalah narkotik, psikotropik, prekursor, obat-obatan, senjata, amunisi, bahan peledak, benda pronografi, barang dagangan maupun uang atau instrumen pembayaran lainnya yang senilai dengan Rp.100 juta.

2. Jalur Hijau (tanpa pemeriksaan fisik) yaitu dalam hal penumpang tidak membawa barang-barang selain yang ditetapkan di Jalur Merah

Tambahan :
Barang pribadi yang tiba dulu sebulan sebelum pemiliknya maupun dua bulan belakangan setelah pemiliknya tiba (untuk laut) dikategorikan sebagai "Barang tiba bersama penumpang".
Barang pribadi yang tiba dulu sebulan sebelum pemiliknya maupun 15 hari belakangan setelah pemiliknya tiba (untuk udara) dikategorikan sebagai "Barang tiba bersama penumpang".

Alamat BARU : INATRADE (Nopember 2010)

2010-11-25T22:23:00.003+07:00

Sehubungan dengan Nota Dinas Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 596/DAGLU-1.3/ND/10/2010 tanggal 19 Oktober 2010, perihal Migrasi Domain Website Kementerian Perdagangan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor akan melakukan pemberitahuan kepada seluruh stakeholder yang menggunakan sistem INATRADE, bahwa domain website Kementerian Perdagangan telah berubah dari http://www.depdag.go.id menjadi http://www.kemendag.go.id, sehingga sub-domain INATRADE juga berubah dari http://inatrade.depdag.go.id menjadi http://inatrade.kemendag.go.id.

2. Dengan migrasi domain tersebut maka para stakeholder INATRADE dapat memanfaatkan front-end system INATRADE (Website) dengan mengakses http://inatrade.kemendag.go.id.

3. Bagi lembaga/instansi terkait penerbit perijinan/non-perijinan yang terhubung dengan back-end system INATRADE (Web Services) dapat merubah metode pengiriman datanya ke http://inatrade.kemendag.go.id.

4. Mengingat proses pemberitahuan kepada para stakeholder sedang dilakukan, maka Direktorat Fasilitasi Ekspor dan Impor merencanakan akan menerapkan migrasi sub-domain tersebut paling lambat tanggal 30 November 2010.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terimakasih.

Demikian informasi yang kami terima dari Kemendag, terima kasih.

Bank Persepsi - Bank Devisa

2010-11-16T12:55:00.004+07:00

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor, yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri, dan penerimaan bukan pajak.

Selain itu juga ada Bank Devisa Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima setoran penerimaan negara dalam rangka ekspor dan impor.

Bank-bank tersebut memiliki jaringan sistem informasi yang terhubung langsung secara online antara kantor pusat dan seluruh atau sebagian kantor cabangnya, online dengan Dirjen Pajak, online dengan sistem EDI Kepabeanan.

Untuk pembayaran Pajak ekspor maupun PNBP ke bank-bank ini tidak dipungut beaya. Namun untk pembayaran pajak dalam rangka impor bank-bank tersebut mengenakan beaya administrasi yang besarnya Rp.50.000 s/d Rp. 100.000. Padahal teori dalam peraturannya bank tidak diperkenankan memungut beaya atas penyetoran pajak-pajak tersebut.

Dalam hal suatu tempat tidak terdapat bank persepsi / devisa pembayaran dapat dilakukan di kantor pelayanan bea cukai setempat.

Jual Arang Kayu (Iklan)

2010-11-15T22:19:00.003+07:00

Kami berencana menjual arang kayu, barang ready dan ada di gudang kami. Arang- arang kayu tersebut adalah sisa ekspor, atau barang yang akan diekspor oleh kami sementara menunggu full satu container. Kami melayani partai besar maupun eceran dan menjual atau menerima permintaan untuk local. Kemasan karung atau plastik setengah-kilo-an (500 gram).

Permintaan bisa dikirim ke alamat Anda, namun sebaiknya silakan di lihat dahulu di gudang kami di Semarang.

Jika berminat bisa menghubungi via sms ke :
Khodim
hp. 081 85 95 105
untuk melakukan pembicaraan atau pertemuan dengan kami.

Terima kasih

Demurrage

2010-11-15T20:52:00.002+07:00

adalah beaya keterlambatan pengembalian container kepada pelayaran. Ini arti yang lazim digunakan dalam kaitannya ekspor impor. Meski definisi yang lain ada namun yang kami maksud adalah denda keterlambatan oleh pelayaran yang ditagihkan kepada importir, ya hanya importer atau pembeli atau penerima barang. Semisal importer ketika mengambil barang di pelabuhan mendapatkan “Free Time Demurrage” dari pelayaran 7 days (tujuh hari, dan ini merupakan default – kebiasaan lazim yang diberikan), artinya pelayaran hanya memberikan kelonggaran waktu sampai tujuh hari sejak kedatangan kapal. Jadi importer hanya mempunyai waktu tujuh hari untuk mengurus dan menyelesaikan pengeluaran impornya, pendek kata container kosong sudah harus kembali ke pelayaran dalam tujuh hari, jika dikembalikan melebihi tujuh hari maka importer akan dikenai denda keterlambatan atau biasa disebut demurrage.

Tarif demurrage sendiri beragam antara pelayaran satu dengan yang lain, dan tentu berbeda juga untuk container kecil dan container besar. Seperti container kecil / 20feet dengan tariff denda Usd.10 / hari dan container besar / 40feet dengan tariff denda Usd.20/ hari.

Dalam hal lain free time demurrage bisa diberikan 10 hari, 14 hari, 21 hari sesuai kesepakatan antara pengirim barang dengan maskapai pelayaran, hal ini dengan pertimbangan tertentu, mungkin barang yang dikirim mempunyai kesulitan pembongkaran atau jauh dalam pengirimannya ke tempat penerima barang atau merupakan barang yang memerlukan pemeriksaan fisik dan diperkirakan memakan waktu lama oleh pejabat pemerintahan dsb. Jika keadaan memang demikian sebaiknya dari awal pengiriman mengajukan permohonan ke perusahaan angkutan pelayaran atau sejenis untuk memberikan pembebasan/ kelonggaran "Free time Demurrage" selama mungkin.

Peduli Merapi

2010-11-09T13:08:00.006+07:00

Terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah menitipkan barang untuk diserahkan kepada pos-pos bencana. Kami tulis sebagai laporan bahwa bantuan Anda semua telah sampai di Pos Pengungsian Jumoyo, Salam, Magelang. Diterima Bapak Kepala Desa dan pihak Koramil setempat.

Semula memang akan disalurkan ke daerah Srumbung, Cangkringan sesuai permintaan teman yang bertugas di sana, namun sesuai petunjuk dari teman-teman lain yang selalu terkoordinasi dengan kita di perjalanan, cukup atau saat ini bantuan diserahkan di Pos Muntilan dan Pos Klaten.

Demikian sedikit foto yang kami upload situasi di pos pengungsian (sebenarnya nggak tega juga, ngambil-ngambil foto segala). Semoga amal Anda mendapat balasan yang terbaik.

Stupidity / Ketololan

2010-11-06T22:41:00.007+07:00

Ingin rasanya berbagi tentang kebodohan (stupidity), yah ketololan dalam pekerjaan dokumen, yang sering sekali dirasakan teman-teman seprofesi. Semoga jadi pelajaran bersama agar lebih mau mengerti, memahami, berempati dengan seluruh pihak berkepentingan. Karena umumnya istitusi terkati exim bekerja dengan system sendiri-sendiri, hingga kaku dan tidak memberikan ruang toleran kepada pihak yang lain, bahkan kepada customer sekalipun yang seharusnya diberikan kemudahan. Di sinilah yang menjadikan segalanya yang sebenarnya mudah jadi ribet bin rumit.

Kebodohan I (pertama) yang ingin saya ceritakan, tentang discrepancy / perbedaan.

Dalam dokumen L/C tertulis pelabuhan muat adalah : “Tanjung Emas, Semarang Port”.
Ini berarti L/C memint? okumen ekspor lainnya yang nantinya dipergunakan sebagai alat negosiasi di bank harus berbunyi dan tertulis sama persis apa adanya. Entah invoice, packing list, coo, fumigasi, karantina, b/l, pokoknya semua dokumen yang terkait harus mengikuti “kehendak” L/C ini.

Kita tahu dokumen-dokumen tersebut dikeluarkan atau dibuat oleh berbagai institusi berbeda, yang kesemuanya memiliki aturan intern mereka sendiri, cara, dan system penulisan yang juga tidak sama satu dengan lainnya. Jika diurut dapatlah diurai seperti ini :
Eksportir : menerbitkan Invoice, packing list, beneficiary certifite dll
Pelayaran : menerbitkan b/l
Perdagangan : menerbitkan COO
Pertanian : menerbitkan Phytos atau dokumen lain
Fumigasi : menerbitkan sertifikat pengasapan
Dan seterusnya…

Pendek kata, semua dokumen harus tertulis “Tanjung Emas, Semarang Port” tidak yang lain. Namun dokumen lainnya dari institusi berbeda tertulis “Semarang, Indonesia”, yang lain lagi menerbitkan “Tanjung Emas, Semarang , Indonesia”, bahkan “Tg. Emas, Semarang”. Hal ini terjadi karena tiap institusi memiliki system penulisan tersendiri yang sudah baku dalam system mereka, bahkan telah terkomputerisasi. Akibatnya, semua redaksi tersebut hanya mengikuti program atau system yang ada di masing2 institusi dan jelas redaksi tersebut tertolak oleh bank karena tidak sesuai bunyi dan kalimatnya berbeda dengan L/C.

Sering kita melakukan koreksi ke institusi penerbit agar redaksi disamakan dengan L/C, namun tak jarang ditolak, karena memang system mereka tidak mengijinkan.
Tidak ada solusi dalam hal ini, tak jarang dokumen harus dikoreksi sendiri oleh eksportir dan diendorse / ditandasahkan / distempel oleh institusi yang dokumennya tersebut kita koreksi. Celakanya tidak semua institusi membolehkan koreksi ini, celakanya lagi kita diberikan ijin boleh mengoreksi sendiri namun mereka tidak mau memberikan stempel / endorse… dan resiko ditanggung sendiri ????? Stupid bukan????
Eksportir maupun perusahaan pengurus jasa sebagai yang dipercaya menangani harus melakukan trik lain, yang intinya dokumen harus sama entah bagaimana caranya, yang tentunya merupakan kebodohan / stupidity juga.

Karena eksportir tahunya dokumen bersih, diterima di bank dan uang pembayaran cair. Eksportir juga tidak mau rugi hanya karena beda redaksi bakal terkena “discrepancy” charge / denda USD.50 – USD.100, - setiap perbedaan kata/ kalimat yang ada. Bagaimana jika terdapat perbedaan 3 buah saja di dalam satu dokumen???
Apa sih bedanya “Tanjung Emas, Semarang” dengan “Tanjung Emas, Semarang, Indonesia”?
atau apa sih bedanya “Tg Emas, Semarang” dengan “Tanjung Emas, Semarang”??? pertanyaannya saja sudah bodoh, apalagi jawabannya, hehehehe.. bener2 stupid.

Hal ini bisa diatasi jika semua pihak terkait duduk bersama dan rela sistemnya diintegrasi dengan system lainnya, agar system tersebut tidak kaku, paling tidak memberikan toleransi ataupun kemudahan. Toh pada awalnya sistem dibikin untuk memudahkan bekerja, bukan untuk membuat sulit bukan? Mudah dikatakan namun sangat sulit sekali dalam prakteknya. Jadi, biarlah ini tetap menjadi stupidity….. kebodohan selalu.

Collect

2010-10-28T22:01:00.003+07:00

Collect : mengumpulkan, menagih

Freight Collect : biasa disebut dalam dokumen transportasi Bill of lading. Hal ini menunjukkan bahwa beaya transportasi atau beaya kapal menjadi beban atau akan dibayar oleh penerima barang di tempat tujuan. Artinya pengirim hanya mengirim barang tanpa membayar beaya kapal, namun penerima barang sewaktu akan mengambil barang dari kapal harus membayar beaya kapal terlebih dahulu. Besarnya beaya kapal seperti tertera pada dokumen B/L, namun jika b/l tidak memberikan informasi ini, besarnya beaya dapat ditanyakan kepada pengirim barang maupun perusahaan transportasi bersangkutan, tentunya sesuai harga yang telah disepakati antara pengirim dengan perusahaan pengangkut atau antara penerima barang dengan perusahaan pengangkut.

Prepaid

2010-10-28T21:56:00.003+07:00

Prepaid : dibayar dimuka

Freight prepaid : biasanya disebut seperti ini dalam dokumen perjalanan Bill of lading / airwaybill. Hal ini menunjukkan pembayaran ongkos muatan / kapal / pesawat / transportasi telah dibayar oleh pengirim / shipper / penjual / eksportir. Artinya penerima barang tidak perlu lagi membayar ongkos transportasi / beaya kapal.

Arab pesan 3 kontainer kiripik lele

2010-10-22T06:35:00.004+07:00

Meski Pameran Pangan Nusa 2010 yang diikuti 130 UKM dari seluruh Indonesia resmi ditutup Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, Minggu (17/10/2010), namun kontrak bisnis masih berlanjut dalam beberapa produk makanan olahan UKM yang diminati pengunjung (buyer) dari luar negeri.

Seperti dikatakan Direktur Dagang Kecil Menengah dan Perdagangan Dalam Negeri (DKMPDN) Ditjen Pengembangan Ekspor Nasional, Kemendag, Suhanto, bahwa produk makanan olahan seperti kripik ikan lele, telur asin rasa udang, dan obat-obatan herbal diminati buyer dari luar negeri.

“Ada pesanan kripik ikan lele olehan UKM dari Boyolali, Jawa Tengah, ke Arab,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Jakarta, Selasa (19/10/2010).

Suhanto menyatakan, antara produsen makanan olahan kripik ikan lele dengan buyer Arab Saudi sendiri tengah dilakukan negosiasi harga. “Di sana (Arab Saudi) kan mereka mau pesannya tiga kontainer. Nah UKM ini kan belum pernah ekspor. Dan kita akan ikuti dan ini suatu pekerjaan rumah bagi kami untuk membina mereka dalam melaksanakan ekspor, dan kita akan membantu mereka bagaimana melakukan ekspor,” paparnya.

Menurut keterangannya bahwa UKM makanan olahan kripik ikan lele asal Boyolali ini mengalami kesulitan dalam hal pemodalan untuk menyediakan pesanan ke Arab Saudi.

Dan pihaknya kini tengah berusaha membantu agar UKM tersebut mendapatkan sokongan dana dari perbankan. “Mereka mengajukan permohonan, kita akan coba rekomendasikan ke perbankan untuk menyakinkan perbankan bahwa produk usaha ikan lele ini bisa dipercayalah,” kata dia.

Selain kripik ikan lele, lanjutnya, bahwa produk makanan olahan lainnya adalah telur asin rasa udang. Negara peminat produk UKM ini adalah Korea Selatan. “Mereka kemarin katakan sudah terima uang mukanya Rp 2 juta. Tinggal dia memenuhi, terus dia ambil katanya begitu,” terangnya.

Buyer asal Korsel, imbuhnya, memesan sebanyak 10 ribu lebih telur asin rasa udang . Dengan nilai transaksi yang telah disepakati di antara kedua belah pihak sebesar Rp 22 juta. “10 ribu lebih telur asin. Nilai transaksinya kan nilainya Rp 22 juta,” kata dia..

Sementara itu, Malaysia sendiri lebih meminati produk obat-obatan herbal buatan UKM Indonesia.

http://bisniskeuangan.kompas.com/

Port of Loading

2010-10-21T23:11:00.003+07:00

Adalah pelabuhan muat dimana barang naik ke sarana pengangkut (kapal laut/ kapal udara/ pelabuhan pemuatan lainnya)

Consignee

2010-10-21T21:17:00.004+07:00

Consignee adalah penerima barang yang tertulis di dalam dokumen perjalanan, biasanya di Bill of Lading, Air way bill, konosemen maupun dokumen transportasi lainnya. Consignee bisa dikatakan sebagai pembeli / buyer / importer. Sedang dalam L/C lazim disebut sebagai Applicant (pihak yang mengajukan permohonan L/C kepada bank penerbit)

Bea Masuk - AIFTA

2010-10-19T22:43:00.007+07:00

China Free Trade Area (ACFTA) telah berlaku duluan, tahun ini Asean – India Free Trade Area (AIFTA) menyusul diberlakukan kurang lebih sebulan yang lalu (meski direncanakan awal tahun namun baru diundangkan baru-baru ini saja).
Indonesia sendiri telah menjadualkan skema penurunan tariff bea masuk dalam rangka AIFTA ini. Dengan menjadualkan penuruan tahun ini 2010 hingga tahun 2012.

Tarif Bea Masuk yang digunakan adalah seperti terdapat dalam lampiran Permenkeu Nomor 144/PMK.011/2010 tentang Tarif Bea Masuk atas barang impor dalam rangka AIFTA
Untuk mendapatkan keringanan Bea Masuk tersebut (seperti dalam lampiran diatas) dokumen impor harus menyertakan Surat Keterangan Asal barang atau Certificate of Origin Format AI asli. Dengan dokumen SKA / COO Form AI yang dikeluarkan oleh pemerintah India. Kami sendiri meski ada beberap impor dari India namun belum mendapatkan contoh SKA / COO AI ini, namun jika ada akan kami tampilkan sebagai contoh.

Didalam lampiran tersebut, tarip BM tertulis seperti ini :

Dalam contoh di gambar adalah komoditi / barang buku. Jika waktu impor menyertakan COO maka akan dikenai Bea Masuk sesuai tabel, artinya jika impor dilakukan sekarang th 2010 maka terkena 4%, dan jika dilakukan th.2012 mendatang terkena pungutan bea masuk 2%. Namun jika waktu impor tidak disertai dengan dokumen COO/AI maka akan mengacu kepada tabel Bea Masuk MFN sebesar 5% (dianggap tidak termasuk dalam rangka AIFTA) sehingga tabel BM yang digunakan seperti pada Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI)seperti gambar berikut :

semoga membantu...

Pengawasan sampai ke kapal

2010-10-11T22:36:00.004+07:00

Contoh Dokumen Angkut Lanjut ( BC 1.2)

2010-10-11T22:03:00.006+07:00

Maksud dari angkut lanjut di sini adalah Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean untuk diangkut ke tempat penimbunan sementara di kawasan pabean lain. Singkatnya seperti yang saya kerjakan Minggu ini dalam sebuah kasus pekerjaan.

Yaitu barang impor yang berada di kawasan pabean (kawasan yang berada dalam pengawasan bea cukai) tidak jadi dikeluarkan darinya karena suatu sebab, sehingga barang tersebut dikeluarkan dari kawasan pabean tersebut untuk diteruskan / dipindah / diangkut lanjut ke tempat lain.
Sebab tersebut bermacam-macam yang jelas barang tidak jadi dikeluarkan di pelabuhan seperti di dokumen. Mungkin harus keluar di pelabuhan lain atau mungkin harus dikembalikan ke pengirim yang berarti barang tersebut belum diajukan pemberitahuan impornya ke bea cukai belum diurus pajak-pajaknya dan pungutannya namun malah akan diteruskan ke tempat lain.
Saya kesulitan mencari dokumen yang dipakai, akhirnya bisa maju juga dengan dokumen angkut lanjut ini, namanya BC 1.2 seperti contoh :

Halaman isi - Table of content

2010-10-11T07:40:00.006+07:00

Kewajiban Pencantuman Label pada barang / Labeling

2010-10-10T17:53:00.008+07:00

Semua pelaku usaha termasuk importer (yang melakukan pembelian/ pemasukan barang dari luar negeri) untuk produk tertentu WAJIB mencantumkan “Label” dengan bahasa Indonesia yang dibubuhkan pada kemasan barang tersebut. Adapaun jika nama pada label tersebut tidak ada persamaannya atau tidak ada kata yang mewakili atau sepadan dengan nama asli, maka boleh menggunakan nama tersebut. Pelabelannyapun dapat dicetak pada barang maupun di temple, maupun dicetak pada kemasan maupun ditempel dengan memperhatikan peraturan yang ada. Aturan ini berlaku sejak 1 September 2010. Adapun untuk barang yang sudah terlanjur beredar sebelum adanya peraturan ini ada toleransi untuk menyesuaiakan pelabelan hingga 18 bulan sejak berlakunya aturan ini

Sedang kewajiban untuk importer adalah sewaktu barang sudah masuk ke daerah Pabean, jadi pendeknya barang yang diimpor sebelum masuk ke Indonesia sudah harus berlabel. Dengan sebelumnya meminta ijin dan memberikan contoh label tersebut kepada Departemen Perdagangan dalam hal ini Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa melalui email ditwasb2j@depdag.go.id maupun fax atau dikirim by pos. Baru setelah mendapat Surat Keterangan Pencantuman Label, maka produk tersebut baru bisa diedarkan. Atau dalam hal sebagai importer maka Surat Keterangan ini merupakan dokumen pabean yang harus dipenuhi yang menyertai Pemberitahuan Impor Barang.

Label ini tidak diperlukan bagi barang berbentuk curah dan atau yang dikemas dihadapan konsumen langsung, dan tidak juga untuk barang yang digunakan untuk bahan baku maupun bahan penolong dalam proses produksi.

Adapun barang-barang tersebut adalah sebagai berikut :
1. Elektronika, informatika, Telekomunikasi dan Alat Rumah Tangga :
Alat perekam, CD, Alat pemutar optic, Dispenser, Fax, Freexer, Kalkulator, Kamera, Kipas angina, Kalkulator, Mesin cuci, AC, Mikrohpone, Monitor, Keyboard, Blender, Pemanas air, Magic Jar, Rice cooker, Mixer, Printer, Toaster, Fotocopy, Juicer, Multi-fungsi, Speaker, Pengering, Vacuum cleaner, TV, Piano, Waterpump, Radio, Setrika, Telepon, Handphone, Oven, Laptop, Komputer, Proyekto, Kompor gas
2. Bahan bangunan:
Baja tulangan, Baja seng, Beton, Kaca lembaran, Keramik Saniter, Lembaran serat Krisotil, Semen, Thinner, Ubin keramik
3. Suku Cadang kendaraan bermotor
Ban, Baterai / AKI, Bantalan /bearing, Brake disk pad, Busi, Cairan rem, Cermin, End tie rod, Filter, Kaca pengaman (wind shield), Karburator, Koil penyalaan, Kopling, Mur roda, Pelek, Per (leaf/ coil), Perangkat pemberi tanda suara, Peredam kejut / teleskopik / hidraulik, Piston, Radiaotr, Rantai, Sabuk (belt), Sabuk pengaman, Sistem lampu dan bagiannya
4. Barang lainnya
Alas kaki, Jaket, Sarung tangan, Tas, Koper, Bingkai kacamata, Deterjen, Formulasi Pestisida, Jam, Kabel Listik, Kaos kaki, Kertas foto kopi, Korek api gas, Korek api kayu, KWH Meter, Lampu swaballast, MCB (pemutus sirkuit mini), Saklar, Kontak, Mainan anak, Pakaian jadi baik laki-laki atau wanita atau tekstil lainnya, Perangkat makan, Produk platik untuk keperluan rumah tangga, Pupuk, Tinta cetak, Cat

Semoga bisa membantu

Peraturan Menteri Perdagangan No. 22/M-DAG/PER/5/2010

Respon Reject Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Ver.5

2010-05-11T20:24:00.008+07:00

Source : Dari INSW

Nomor pengajuan sudah dipakai

Respon reject ini terjadi karena pengguna jasa mengirimkan dokumen berulang kali. Terdapat dokumen yang terdahulu yang masih sedang dalam proses validasi namun dikirimkan dokumen baru, maka data yang terakhir dikirim akan mendapat respon reject.

Kode Pelabuhan tidak terdaftar

Respon reject terjadi karena terdapat kode pelabuhan yang tidak dikenal/tidak didalam dokumen. Lakukan perbaikan data dan kirimkan kembali dokumen pabean.

Host BL/AWB PIB tidak sesuai dgn data di BC.11

Terdapat perbedaan antara data host BL yang dicantumkan di dokumen PIB dengan data yang terdapat di manifes. Kesalahan terjadi pada penulisan Nomor BL / AWB atau tanggal BL / AWB atau nomor dan tanggal BL / AWB.
Contoh Respon reject sebagai berikut :
1.Host BL/AWB PIB tidak sesuai dgn data di BC.11
2.No BL/AWB di PIB=123/456/789
3.BC.11 di PIB=000123 Tgl=16-09-2008
4.Nomor Pos di PIB=0777 Sub Pos=xxx
5.Tgl Host BL/AWB di PIB=14-09-2008

SKEP Tidak Dikirim Sudah Lewat Waktu Tunggu Penyerahan SKEP 3 hari

Apabila proses dokumen melalui Analyzing Point (AP), maka dimungkinkan petugas AP untuk meminta dokumen pendukung dari pengguna jasa (pengajuan dokumen pendukung). Apabila dokumen pendukung tersebut tidak diserahkan terhitung 3 (tiga) hari dari dikeluarkannya permohonan untuk mengajukan dokumen pendukung maka dokumen akan otomatis di reject.

SeriBrg=xx HS=1234567890 terkena lartas Pelabuhan muat tidak sesuai

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan data yang dikirimkan oleh instansi penerbit perijinan. Perbedaan terdapat pada kode pelabuhan muat yang dicantumkan di dokumen PIB dengan kode pelabuhan muat yang dicantumkan di dalam dokumen perijinan. Pastikan pengisian kode sudah sesuai dan kirimkan kembali dokumen PIB yang sudah diperbaiki.

SeriBrg=xx HS=1234567890 terkena lartas, Item perijinan tidak sesuai

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan data yang dikirimkan oleh instansi penerbit perijinan. Perbedaan terdapat pada kode HS yang dicantumkan di dokumen PIB dengan kode HS yang dicantumkan di dalam dokumen perijinan. Pastikan pengisian kode sudah sesuai dan kirimkan kembali dokumen PIB yang sudah diperbaiki atau koordinasikan dengan instansi penerbit perijinan untuk perbaikan data perijinan yang dikirim ke portal INSW.

SeriBrg=xx HS=1234567890 terkena lartas tidak ditemukan, pastikan pengisian dokumen perijinan di PIB benar atau hubungi

Terdapat perbedaan antara data yang dicantumkan di dokumen pabean dengan data yang dikirimkan oleh instansi penerbit perijinan. Perbedaan dapat berupa : kesalahan kode dokumen pendukung, kesalahan pengisian nomor perijinan, kesalahan pengisian tanggal perijinan. Kesalahan dapat berupa kesalahan pada saat pengisian dokumen pabean (lebih sering terjadi) atau dari instansi penerbit perijinan (jarang terjadi).
Contoh kesalahan pengisian :
Pada modul PIB dicantumkan nomor ijin 200910301K091000053 sementara nomor ijin yang disampaikan oleh instansi penerbit perijinan adalah 200910301K09I000053

SeriBrg=xx HS=1234567890 terkena lartas, Skep tidak berlaku

Perijinan yang dicantumkan sebagai dokumen pendukung sudah tidak berlaku lagi.

Nomor Agenda Registrasi anda tidak sesuai / kosong

Nomor agenda registrasi yang disampaikan berbeda dengan data yang terdapat pada sistem Bea dan Cukai. Solusi : pastikan pengisian nomor agenda registrasi sudah benar atau lakukan pengecekan dengan Bea dan Cukai.

Nomor BL / AWB sudah dipakai

Nomor BL / AWB yang disampaikan di dokumen pabean sudah pernah digunakan sebelumnya. Solusi : pastikan pengisian nomor dan tanggal BL / AWB sudah benar.

Data BC.11 Kosong, Tanggal BC.11 Kosong, Nomor Pos BC.11 Kosong, PIB ini tidak memiliki ijin fas. Prenotification

Kecuali untuk perusahaan yang memiliki ijin pre-notification, data BC 1.1 di dokumen PIB harus diisi. Solusi : isikan nomor dan tanggal BC 1.1 yang sesuai dan kirimkan ulang dokumen pabean.

Kesalahan kode HS, SeriBrg=xx HS=1234567890

Respon reject terjadi karena terdapat kode HS yang tidak dikenal/tidak didalam dokumen. Lakukan perbaikan data dan kirimkan kembali dokumen pabean.

Credit Advice ( SSPCP ) Tidak Ada, Sudah Lewat Waktu Tunggu (1 Hari)

Dokumen pabean yang dikirimkan tidak dapat direkonsiliasikan dengan dokumen pembayaran yang sesuai. Solusi : Apabila pembayaran sudah dilakukan cek apakah dokumen SSPCP sudah dikirimkan oleh bank. Apabila sudah dikirim, cek apakah nomor aju pada SSPCP sesuai dengan nomor aju dokumen PIB.

SeriBrg=xx HS=1234567890 terkena lartas, harap cantumkan ijin di PIB dari

Komoditas yang dicantumkan didalam dokumen pabean terkena peraturan tata niaga. Untuk itu harus dicantumkan perijinan yang sesuai di kolom dokumen pendukung. Solusi : cantumkan perijinan dari instansi penerbit perijinan dengan benar.

Blokir karena masih belum menyerahkan Berkas PIB terdahulu, Hubungi Seksi Distribusi Dokumen. NPWP = 023456781000

Terdapat kewajiban penyerahan dokumen pabean yang belum diselesaikan. Solusi : serahkan dokumen pabean ke Bea dan Cukai selanjutnya lanjutkan proses dokumen baru seperti biasa.

Salah Trf(SeriBrg=xx HS=1234567890 BM=5, Shrsnya=12)

Terdapat kesalahan dalam pencantuman tarif Bea Masuk. Solusi : perbaiki tarif dan perhitungan nilai pajak dan bea masuknya, lalu dokumen dapat dikirimkan kembali.

Bea Cukai dukung PNBP dihapus

2009-08-31T14:27:00.002+07:00

JAKARTA: Dukungan penghapusan PNBP pelayanan ekspor impor juga datang dari Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Bidang Industri dan Perdagangan Edy Putra Irawady. Dia mengatakan, pungutan PNBP hanya akan menganggu kegiatan ekspor impor.
Direktur Jenderal Bea dam Cukai Anwar Suprijadi bilang, menghapus kuntipan PNBP tersebut tidaklah semudah membatalkan telapak tangan. Sebab, pungutan tersebut terkait dengan PNBP sektor-sektor lain yang ada hubungannya dengan kepabeanan.
Contohnya, PNBP yang dipungut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Departemen Perdagangan, dan Badan Karantina. Sehingga, penghapusan PNBP harus menyeluruh. Yang jelas, "Kami sudah mengeluarkan dan mengirim surat ke Menteri Keuangan untuk mengevaluasi PNBP,"ujar Anwar

[Kontan online & Ortax.org]

Contoh dokumen

2009-08-25T11:54:00.007+07:00

Untuk mendownload silakan klik gambar perbesar kemudian save.

- Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Versi. 5.3
- Surat Setoran Pajak Cukai dan Pungutan Lainnya (SSPCP)
- Bill of Lading (B/L)
- Packing List
- Commercial Invoice
- Shipping Instruction
- BC 1.2 Hal.1
- BC 1.2 Lembar Lanjutan

Re-ekspor

2009-08-07T15:48:00.007+07:00

Re-ekspor adalah kegiatan mengekspor kembali barang yang semula diimpor. Reekspor dapat diajukan ke kantor pelayanan bea cukai setempat. Dengan melampirkan berkas-berkas impornya beserta alasan-alasannya yang mendasari reekspor tersebut. Jika diperlukan import
Reekspor dapat terjadi karena banyak hal seperti :
- barang impor ditolak oleh importir karena alasan tertentu (salah kirim, salah barang, salah spesifikasi atau lainnya)
- barang yang diperbaiki, dikerjakan atau diuji di dalam negeri
- barang impor sementara eks(pameran, pertunjukan, perlombaan di dalam negeri)
- barang impor tersebut tidak dilengkapi oleh dokumen pendukung sehingga dicegah masuk ke Indonesia dan dilakukan ekspor kembali / dikembalikan
- barang tersebut tidak boleh masuk ke daerah pabean Indonesia
- atau alasan lainnya

Pelaksanaan reekspor dengan pengajuan pemberitahuan reekspor, kemudian diadakan pemeriksaan fisik dan dilakukan pengawalan / pengawasan hingga barang tersebut naik ke kapal / sarana pengangkut lainnya.

Jawab : Beli Sepatu dari China

2009-07-09T11:28:00.002+07:00

Nama Anda: Laura
Alamat email Anda: ay_phy@yahoo.com
Judul pesan: Bisa tolong saya?
Isi pesan: Halo, bisakah Anda menolong saya?

Saya kemarin membeli barang dari China berupa sepatu sebanyak 14 pasang. ( ramai2 dengan teman ) Saya dikenai pajak sebesar 72.5% dan harus membayar sekitar 800rb an.. Apalgi juga dikenai biaya pajak barang mewah. Katanya untuk melindungi produk Indonesia.
Apakah ini benar?
Sampai sekarang barangnya masih di kantor pos, akrena saya belum punya uang untuk menebus.
--
Visitor Ip: 125.162.98.199

JAWAB :
Sepatu sebenarnya tidak boleh diimpor oleh importir bebas, kecuali importer yang memilki NPIK Sepatu. (Nomer Pokok Importir Khusus). Namun sepatu Anda termasuk barang hadiah, kiriman atau sumbangan itu juga ada aturan sendiri dan kelengkapan/ pembuktian yang menyertainya.
Mengenai barang mewah memang bea cukai mempunyai perkiraan / taksiran bahwa barang tersebut termasuk mewah atau bukan, itupun harus diselidi barangnya dan harga barang tersebut. Semisal sepatu akan mewah bila harga sepasang mencapai 1.000.000, atau dengan spesifikasi khusus. Tarifnyapun sepengatahuan saya paling rendah 10% dan paling tinggi 50% (mohon ditanyakan peraturannya ke Bea Cukai, Anda harus mendapatkannya). Sebagai bahan bantuan sepatu yang terkena PPnBM adalah dengan kode HS (kode barang : 6403.12.00.00) dengan tarip 40%. Mengenai hal ini produk suatu saat dapat dikategorikan mewah dan disaat nanti tidak lagi dan sebaliknya. Kalau untuk melindungi produsen Indonesia memang itu tugas dari Pemerintahan.
Begitu yang saya ketahui. Saya harapkan bisa menanyakan kepada Bea Cukai tentang apa saja (sepatu) yang dikategorikan barang mewah dan peraturannya yang mana. Semoga membantu mohon maaf bila ada kekurangannya..

Jawab : COO B

2009-07-09T11:00:00.006+07:00

TANYA :
Nama Anda: Martini
Alamat email Anda: martini_lims@yahoo.com.sg
Judul pesan: COO form B
Isi pesan: Hi Mas,

Saya mau tanya tentang COO form B. Apa saja documen yang di perlukan untuk applt Form B. Saya dapat info, bahwa documentnya sama dengan apply COO form A/D, bedanya hanya tidak di butuhkan struktur biaya, apakah itu benar? Kalo benar, berdasarkan apa bisa buktikan product tersebut asal Indonesia jika tanpa struktur biaya.

Thank you sebelumnya.

Visitor Ip: 203.125.240.166

JAWAB :
Mbak Martini, Untuk membuktikan sebuah produk asal Indonesia, ya tunjukkan saja ada COO nya (Certificate Of Origin) atau sering disebut SKA Surat Keterangan Asal. Jadi ada COO/SKA pasti produk asal Indonesia.
Karena saya di Semarang maka saya contohkan yang di Semarang / Jawa Tengah, untuk pembuatan dokumenya lampirkan B/L (Bill of Lading), PE (persetujuan ekspor), Invoice, Packing list.
Jangan lupa draft COO yang sudah benar di copy ke media_storage (flashdisk, MMC Card, disket dsb)untuk diupload di dinas perdagangan setempat.
Ya, untuk form B tidak perlu ada struktur beaya. Karena form B bukan merupakan dokumen preferensi, sifatnya hanya dokumen penyertaan asal-usul barang dan tidak mempengaruhi kebijakan / pengurangan / adanya fasilitas yang didapat di negara tujuan. Fungsi hanya menunjukkan asal Indonesia.

Semoga membantu, mohon maaf bila ada kekurangannya.

Arsip Tanya Jawab

2009-07-09T10:53:00.006+07:00

Sekedar mengarsipkan tanya jawab dari teman-teman. Agar bila ada pertanyaan senada dapatlah di lihat disini dan saya hanya akan menambahkannya saja. Semoga dapat membantu siapa saja yang membutuhkan informasi. Berikuta pertanyaan yang masuk

1. Beli Sepatu dari China via Pos
2. COO B

Importir Besi & Baja dengan LS

2009-07-02T12:57:00.005+07:00

Verifikasi atau Penelusuran Teknis Impor diperlukan terhadap impor besi dan baja. Sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Perdagangan 21/M-DAG/PER/6/2009 tgl. 11 Juni 2009 dan berlaku 45 sejak tgl peraturan tersebut atau (kalau tidak salah menghitung) maka sejak tgl. 27 Juli 2009 bagi importir yang yang melakukan impor besi dan baja wajib melampirkan Laporan Surveyor (LS) untuk proses pengeluaran barang di pelabuhan atau proses kepabeanan.
Adapun surveyor yang ditunjuk adalah KSO Sucofindo - Surveyor Indonesia.
LS dapat diajukan dulu sebelum barang dimuat / dikirim dari pelabuhan asal muat dengan mengajukan Inspection Request (IR) ke Sucofindo.

Software PEB baru Ver. 5.3.10

2009-06-11T00:02:00.008+07:00

Bea Cukai mulai memberlakukan software / modul baru untuk layanan Pertukaran Data Elektronik (PDE) untuk ekspor. Senin 8 Juni 2009, kami telah melakukan instalasi software baru tersebut di kantor PT. EDI Indonesia yang dalam hal ini bertindak sebagai provider yang ditunjuk untuk instalasi modul tersebut.
Tidak ada perbedaan yang mencolok antara PEB Versi 4.0 dengan PEB Ver 5.3 kecuali pada penampilan yang lebih baik (berada pada satu layar / hampir menyerupai modul PIB).
Hal yang baru dalam versi ini adalah :
- diharuskannya mengisikan data Lokasi Pemeriksaan Barang (yang pada versi sebelumnya tidak harus)
- adanya form pengisian PNBP
- tersedianya layout / output untuk sspcp [form pembayaran, pajak, pungutan lain dan PNBP]

Adapun ketentuan pelaksanaanya masih menunggu dari Bea dan Cukai, karena pada hari yang sama sewaktu kami instalasi kami telah melakukan komunisaksi / EDIFACT namun mendapat respon bahwa modul tersebut belum terlayani di Bea Cukai Tanjung Emas.
Jika kami tidak salah membaca lampiran P-06/BC/2009 untuk daerah kerja kami di Semarang baru 1 Nopember 2009 nanti wajiblah menggunakan modul baru ini.
Dan arah dari kebijakan ini tidak lain adalah untuk mengintegrasikan ekspor di dalam portal INSW, yang selama ini baru melayani impor.

SSPCP sejak 1 April 2009

2009-04-07T11:34:00.005+07:00

Mulai 1 Januari 2009 yang lalu formulir yang digunakan untuk pembayaran dan penyetoran penerimaan negara dalam rangka ekspor impor, barang kena cukai, dan dari pengenaan denda administrasi adalah formulir SSPCP(Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak) sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran P-39/BC/2008.
Dalam hal sistem komputer pada DJBC, bank, dan atau modul importir belum dapat dioperasikan dapat ditoleransi s/d 31 Maret 2009, Dan mulai 1 April sudah wajib menggunakan form SSPCP yang baru seperti gambar berikut :

Persetujuan Ekspor (Export Permit / Customs Approval)

2009-04-04T11:58:00.005+07:00

(dulu PM = persetujuan muat) adalah dokumen atau lembar persetujuan dari piha bea dan cukai yang menyatakan bahwa barang yang diberitahukan oleh eksportir telah disetujui untuk di ekspor. Dengan persetujuan ekspor ini barang dapat dimasukkan ke pelabuhan untuk siap diekspor (menunggu pemuatan ke kapal atau lainnya)

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

2009-04-03T22:52:00.009+07:00

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) adalah dokumen pabean yang digunakan untuk memberitahukan pelaksanaan ekspor barang. PEB dibuat oleh eksportir atau kuasanya dengan menggunakan software PEB secara online. Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan ke Kantor Bea dan Cukai dengan menggunakan PEB ini.
PEB diajukan untuk memperoleh respon Persetujuan Ekspor (PE). Barulah kemudian PE digunakan sebagai surat jalan untuk memasukkan barang ekspor ke kawasan pabean/ kawasan dalam pengawasan bea cukai yang dipersiapkan untuk ekspor.

Bill of Lading (B/L)

2009-03-30T15:07:00.006+07:00

adalah dokumen perjalanan atau pemuatan. B/L dikeluarkan oleh pihak pengangkut baik pelayaran, penerbangan atau lainnya atau agennya yang menunjukkan bahwa pengirim mengirimkan barangnya dengan kesepakatan yang tertulis di dalam B/L tersebut. B/L ini jika oleh pelayaran lazim disebut Bill Of Lading (B/L) namun untuk maskapai penerbangan disebut Airwaybill, atau bahkan ada sebutan lain Ocean B/L, Marine B/L, Sea waybill. Apapun sebutan itu pada dasarnya sama adalah dokumen pengangkut, dan semua itu adalah dalam kategori B/L. (meski dalam prakteknya akan berbeda, tapi yang jelas kita samakan semua itu adalah b/l). Dan selajutnya kita sebut b/l saja ya..

Pendeknya b/l adalah bukti penyerahan / pengiriman barang dari pengirim kepada pelayaran untuk mengirimkan barangnya sampai ke tempat tujuan yang ditunjuk oleh si pengirim. Jadi B/l dapat berfungsi sebagai :
- Dokumen penyerahan barang dari eksportir kepada pihak ekspedisi
- Dokumen kontrak perjalanan antara eksportir dengan perusahaan ekspedisi
- Dokumen kepemilikan barang yang tertera dalam dokumen b/l

Dalam b/l wajib disebut, :
- nomer dan tanggal b/l dan ditandatangani yang mengeluarkan
- nama pengirim, penerima barang
- pelabuhan muat, bongkar
- nama sarana pengankut, nama kapal atau pesawat dan no perjalanannya
- nama, jumlah dan jenis barangnya
- berat bersih atau kotor barang
- model penyerahan barang, ongkos perjalanan dibayar dimuka atau dibelakang
- kondisi lain yang disepakati.

Import Tax & Duties - Pungutan impor

2009-03-29T08:16:00.006+07:00

Ada beberapa pungutan yang ditetapkan dalam kegiatan importasi sbb :
1. Bea Masuk, adalah pungutan yang dibebankan terhadap barang impor yang masuk. Nilai CIF x tarif BM
2. Bea Masuk tambahan, bisa berupa, bea masuk anti dumping, bea masuk tindakan pengamanan, bea masuk imbalan / pembalasan. Diterbitkan oleh Notul PFPD secara manual : Tarif BMT x CIF
3. Bea Masuk yang berasal dari Surat Perintah Membayar. Diperlakukan terhadap barang bantuan luar negeri kepada pemerintah Indonesia. Seperti Hibah.
4. Sanksi Administrasi. Denda karena pelanggaran terhadap ketentuan UU kepabeanan.
5. Cukai, terhadap barang-barang yang terkena cukai
6. PPn, Pajak Pertambahan Nilai barang. (BM+CIF) x tarif PPn
7. PPh, Pajak penghasilan (BM+CIF) x tarif PPh

Angka Pengenal Impor (API)

2009-03-27T12:48:00.006+07:00

Adalah dokumen perijinan legalitas yang dijadikan sebagai tanda pengenal impor yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan sebagai syarat untuk melakukan kegiatan impor. API diterbitkan oleh menteri perdagangan melalui kepala dinas di propinsi dimana kantor pusat importir berada. API ini berlaku 5 tahun dan dapat diperpanjang.

Dalam hal impor tanpa menggunakan API importir wajib mengajukan permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Impor yang ditandatangani Direktur Impor, departemen perdagangan.

Terdapat beberapa macam API sbb :
a. Angka Pengenal Importir Umum (API-U) diberikan kepada perusahaan dagang
b. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) diberikan kepada perusahaan industri (produsen)
c. Angka Pengenal Importir Terbatas (API-T) diberikan kepada perusahaan penanaman modal
d. Angka Pengenal Importir Khusus (API-K) diberikan kepada perusahaan kontraktor yang melakukan kontrak kerja sama (lihat peraturan lainnya)

Cara penulisan nama barang

2009-03-26T00:09:00.008+07:00

Untuk menghindari kesalahan ataupun perbedaan persepsi dan disamping untuk menjelaskan tentang detil barang ekspor maupun impor, dari sisi dokumen dan untuk tertib administrasi dokumen manifes (dokumen pemberitahuan kedatangan kapal) oleh pelayaran/ perusahaan pengangkut, maka penulisan nama barang yang benar adalah sesuai dengan peraturan P-10/BC/2006. Yaitu nama barang harus dijelaskan atau diutarakan secara detil, tidak diperbolehkan menulis dengan kata umum seperti kata "furniture", "mesin", "alat tulis" ataupun lainnya, namun wajib ditulis meja, kursi, lemari, mesin bubut, mesin amplas, pulpen, spidol dan sebagainya. Dicontohkan seperti tabel berikut.

Halaman depan - Home

2009-03-24T23:30:00.012+07:00

Blog ini adalah merupakan tool atau alat saya untuk bekerja, syukur-syukur bisa menjadi sarana bertukar informasi dan pengalaman sekitar bisnis, peraturan, pelaksanaan ekspor dan impor secara umum. Khususnya kepada teman-teman pelaku yang setiap hari melakukan praktek langsung di lapangan di lingkungan pemerintah, pelayaran / peberbangan, kepelabuhanan dan instansi terkait lainnya.

Banyak sekali pengalaman yang mungkin serupa tapi tentu tak sama, dengan kita berbagi cerita, kita akan lebih bisa, mampu dan mantap dalam mensiasati bisnis ini.

Lain dari itu blog ini sebagai modul tambahan, keterangan lain yang tidak / belum dapat saya berikan kepada para peserta belajar ekspor-impor yang selama ini saya dampingi. Saya mencoba membuat sesederhana mungkin untuk dapat mudah dipahami bagi para peserta pembelajaran.

Mohon maaf atas segala kekurangan, dan mohon perbaikan dari semua pihak. Terima kasih, salam hangat.

---
The blog is a tool of mine to help our profession. But it may be a media to share knowledge, exploration and implementation about export and import business in field, division, regulation and much more.

The blog is also a course of study for people who learn it. I provide this blog for my students as enrichment of their knowledge in the lesson.

Menghubungi kami - contact me at klik disini

24169d5c2ffc9d8e

Asuransi Ekspor - Impor

2009-03-24T14:08:00.006+07:00

adalah asuransi yang menanggung risiko kerugian akibat dari kegiatan ekspor-impor.

Ada 2(dua) hal resiko dalam ekspor - impor yaitu :

Risiko Komersial
• Importir pailit
• Importir cidera janji
• Importir menolak
Risiko Politik
• Larangan transfer
• Pembatasan quota
• Pencabutan izin
• Perang / tindakan permusuhan lainnya

Adapun ganti rugi dari asuransi ekspor impor ini adalah maksimum 85% dari kerugian. Dan jenis-jenis dari perlindungannya sbb :

Klausul A (ICC A)
Melindungi barang dari semua resiko kerugian atau kerusakan terkecuali dari pengecualian tertentu. (Perlindungan terlengkap).

Klausul B (ICC B)
Memberikan perlindungan terhadap kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan besar serta kerusakan oleh air. (Ada beberapa pengecualian)

Klausul C (ICC C)
Melindungi barang dari kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan besar.

ICC : "Institute Cargo Clauses"

Pendaftaran dan penjaluran impor

2009-03-24T13:27:00.004+07:00

Bersama ini kami jelaskan tentang urutan proses pendaftaran importasi / pemasukan barang ke kantor pelayanan Bea dan Cukai. Sebelumnya kita siapkan dokumen impor yang meliputi B/L, Commercial Invoice, Packing List, Asuransi [Asli] ditambah fotocopy untuk dokumen perijinan seperti SIUP, NPWP, API, SPR dan NPIK atau dokumen lainnya jiak ada. Kemudian

1. Tuangkan data-data dalam dokumen - dokument tersebut ke program PIB (Pemberitahuan Impor Barang)isikan secara lengkap. (program PIB dapat didownload di PT. Edi Indonesia
2. Setelah selesai cetak SSPCP (surat setoran pabean, cukai dan pajak lainnya) dapat dicetak dari program PIB atau di download disini
3. Bayarkan ke bank (pilih bank devisa, yang menerima pembayaran untuk pajak impor)
4. Setelah mendapat nomer pembayaran dari bank, komunikasikan PIB tersebut melalui media elektronik (yaitu pengiriman menggunakan transfer modem importir dengan beacukai dan portal NSW)

tunggu beberapa saat 5 s/d 20 menit (normalnya)

5. Tunggu respon dari bea cukai, respon bisa Jalur Merah atau Jalur Hijau

5.a. Jalur hijau adalah respon yang memberikan surat persetujuan pengeluaran barang (SPPB) artinya barang dapat langsung di keluarkan dari kawasan pabean / pelabuhan dengan menggunakan SPPB tersebut. Adapun untuk dokumen impornya diberikan waktu sampai 3hari kerja untuk mengumpulkannya di Kantor Pelayanan Bea Cukai

5.b. Jalur merah adalah respon yang memberikan informasi bahwa barang impor harus dilakukan pemeriksaan fisik, dengan terbitnya surat pemberitahuan jalur merah (SPJM). Dokumen impor wajib dikumpulkan dulu ke Kantor Pelayanan Bea Cukai untuk menelitian administratif atau lainnya dan untuk mempersiapkan pemeriksaan fisik barang (pembongkaran barang). Setelah proses ini selesai baru akan terbitlah SPPB.

Demikian, secara singkat kami tuliskan.

Packing List - Weight List

2009-02-03T00:34:00.007+07:00

adalah merupakan dokumen packing / kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis serta berat dari barang ekspor/impor. Juga merupakan penjelasan dari uraian barang yang disebut di dalam commercial invoice. Semisal didalam commecial invoice tertulis 1(satu) unit komputer seharga Rp.5juta, maka di packing list bisa dijabarkan 5(lima) pack terdiri dari 1bh Monitor, 1bh CPU, 1bh Mouse+Keyboard, 1bh Speaker-active dan 1bh meja-komputer. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam Packing List ini wajib mencantumkan :
- nomer dan tanggal dokumen packing list
- nama pembeli/ importir/ penerima barang/ consignee/ applicant
- nama barang
- jumlah dan jenis pengemas
- berat bersih dan kotor dari barang-barang tercantum

Hal-hal diatas perlu ditulis, adapun informasi lain dapat disertakan seperti : nama kapal/ pesawat, no container, tempat muat dan bongkar dsb.
Packing list ini juga digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh pihak-pihak terkait (jika diperlukan)

Commercial Invoice (invoice)

2009-02-03T00:23:00.005+07:00

is a document used in export import or foreign trading. It is used as a customs declaration provided by the person or corporation who sell or do shipment that is exporting across international borders. No standard format, the document must include a few specific pieces of information such as the parties involved in the shipping transaction, name of goods, type and unit price of goods, quantity, the country of manufacture, and the Harmonized System codes for better.
Also in the document have to stated number and dated of invoice, name of consignee or notify party or buyer

Commercial invoice adalah merupakan dokumen nota/ faktur penjualan barang ekpor/impor. Diterbitkan oleh penjual/ eksportir/ pengirim barang. Di dalam commercial invoice ini wajib mencantumkan :
- nomer dan tanggal dokumen commercial invoice
- nama pembeli/ importir/ penerima barang/ consignee/ applicant
- nama barang
- harga per unit (dijual berdasarkan, pcs/ kgm/ cbm/ dozen/ lainnya)
- harga total seluruh barang
- cara penyerahan barang (FOB, CNF, CIF / lainnya)

Hal-hal diatas perlu ditulis didalam commercial invoice, adapun informasi lain dapat disertakan seperti : nama kapal/ pesawat, no container, tempat muat dan bongkar dsb.

Commercial invoice ini juga digunakan sebagai dasar untuk menghitung pajak / pungutan negara.

Shipping Instruction (SI)

2009-02-03T00:03:00.007+07:00

adalah perintah/ instruksi pengapalan/ pengiriman yang dibuat oleh eksportir/ pengirim barang kepada perusahaan pengangkutan. Perusahaan pengangkutan disini bisa perusahaan pelayaran untuk laut, perusahaan penerbangan untuk udara maupun darat, maupun lainnya jika memang pengiriman atau ekspor barang tidak melalui laut atau udara atau darat sekalipun.
Prisipnya SI adalah merupakan dokumen perintah kerja kepada pihak pengangkutan untuk mengangkutan barang ekspor milik eksportir. Didalam SI ini wajib disebutkan hal-hal sebagai berikut :
1. Tanggal dan nomer SI
2. Nama perusahaan pengangkut yang ditunjuk (pelayaran, penerbangan)
3. Nama eksportir (pengirim barangg)
4. Nama importir (penerima barang) di luar negeri
5. Nama komiditas yang diekspor
6. Jumlah dan jenis pengemas (jika menggunakan kontainer, maka sebutkan jumlah kontainer dan ukuran yang diminta)
7. Berat bersih dan berat kotor + kubikasi
8. Pelabuhan muat dan pelabuhan bongkar
9. Rencana tanggal ekspor
10. Tanggal suffing (muat barang) dan lokasinya
11. Metode pembayaran ongkos pengangkutan (dimuka atau di kemudian setelah barang sampai)
12. Catatan lain yang dipandang perlu disertakan

Dokumen Impor

2009-02-02T23:57:00.008+07:00

Untuk memberikan contoh dan keterangan kepada para pembelajar maupun masyarakat umum mengenai dokumen impor, maka perlu kami sampaikan dokumen impor di bawah ini. Sebenarnya bila kita membicarakan impor maka sama halnya kita membicarakan ekspor tetapi dibalik, artinya kita membicarakan ekspor namun kita berlaku sebagai pembeli / importir, hanya saja kita berada di dalam negeri. Adapun dokumen impor sbb :
1. Bill of lading (B/L) (dalam hal ini adalah B/L atau dokumen perjalanan dari pelayaran, penerbangan, atau lainnya yang dikirimkan oleh penjual/ eksportir di luar negeri kepada kita sebagai importir di dalam negeri.
2. Commercial Invoice (Nota / faktur penjualan dari pengirim barang / eksportir di luar Indonesia)
3. Packing List (merupakan dokumen yang menerangkan jumlah jenis pengemas dan berat bersih maupun kotor plus ukuran kubikasi)

4. Delivery Order (D/O) (adalah dokumen penyerahan barang yang didapat dari pelayaran atau agen pelayaran setelah kedatangan armada pengangkut (kapal, pesawat, kereta api dsb) dengan menukarkan B/L yang kita dapat)
5. Asuransi (dokumen ini wajib ada untuk mengurus importasi, bisa dibuat salah satu oleh penjual atau oleh pembeli)
6. Dokumen legalitas impor (NPWP, SIUP, TDP, API, NPIK, SPR atau lainnya melihat impornya)

Barang bawaan jemaah haji

2009-02-02T23:36:00.005+07:00

adalah barang bawaan jemaah haji yang dipergunakan dalam rangka menjalankan ibadah haji, yang dibawa saat berangkat atau pulang kembali ke Indonesia.

Pada dasarnya tidak dilakukan pemeriksaan kepabeanan terhadap barang bawaan ini pada saat keberangkatan haji. Juga pada saat kepulangan haji para jemaah diberlakukan sebagaimana lazimnya penumpang kapal laut/ pesawat pada umumnya.

Adapun barang yang tidak boleh dibawa oleh jamaah haji keluar negeri seperti : * Emas perak, * Barang larangan ekspor (benda purbakala, tanaman atau hewan langka dsb, * Barang lainnya yang diatur/ ditentukan oleh Panitian Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (P3H).

Adapun barang bawaan jemaah haji yang mendapatkan fasilitas pembebasan pungutan negara adalah :
1. barang keperluan diri, termasuk untuk keperluan ibadah : sarung, mukena dll
2. bekal : makan, minum obat
3. barang yang bernilai tidak lebih dari USD. 250,00 per orang

Tentang : Cukai - Excise

2009-02-02T23:15:00.004+07:00

Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai.

Barang-barang tertentu tersebut adalah barang yang :
1. konsumsinya perlu dikendalikan;
2. peredarannya perlu diawasi;
3. pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan hidup; atau
4. pemakaiannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan, dikenai cukai berdasarkan undang-undang ini.

Barang barang yang mempunyai sifat dan karakteristik tersebut diatas dinamakan Barang Kena Cukai.

Sedangkan sampai dengan saat ini, barang kena cukai (objek cukai) yang dipungut cukainya terdiri atas:

• etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
• minuman mengandung etil alkohol berkadar berapa pun, tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
• hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Yang dimaksud dengan "etil alkohol atau etanol" adalah barang cair, jernih, dan tidak berwarna, merupakan senyawa organic dengan rumus kimia C2H5OH, yang diperoleh baik secara peragian dan/atau penyulingan maupun secara sintesa kimiawi.

Yang dimaksud dengan "minuman yang mengandung etil alkohol" adalah semua barang cair yang lazim disebut minuman yang mengandung etil alkohol yang dihasilkan dengan cara peragian, penyulingan, atau cara lainnya, antara lain bir, shandy, anggur, gin, whisky, dan yang sejenis.

Yang dimaksud dengan "konsentrat yang mengandung etil alkohol" adalah bahan yang mengandung etil alkohol yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan minuman yang mengandung etil alkohol.

Yang dimaksud dengan "sigaret" adalah hasil tembakau yang dibuat dari tembakau rajangan yang dibalut dengan kertas dengan cara dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Sigaret terdiri dari sigaret kretek, sigaret putih, dan sigaret kelembak kemenyan.
1. Sigaret kretek adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan cengkih, atau bagiannya, baik asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.
2. Sigaret putih adalah sigaret yang dalam pembuatannya tanpa dicampuri dengan cengkih, kelembak, atau kemenyan.
3. Sigaret kelembak kemenyan adalah sigaret yang dalam pembuatannya dicampur dengan kelembak dan/atau kemenyan asli maupun tiruan tanpa memperhatikan jumlahnya.

Cerutu adalah hasil tembakau yang dibuat dari lembaran-lembaran daun tembakau diiris atau tidak, digulung dengan daun tembakau, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalampembuatannya.

Rokok daun adalah hasil tembakau yang dibuat dengan daun nipah, daun jagung (klobot), atau sejenisnya, dilinting, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Tembakau iris adalah hasil tembakau dari daun tembakau dirajang, untuk dipakai, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Hasil pengolahan tembakau lainnya adalah hasil tembakau dari daun tembakau selain yang disebut diatas yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya.

Source from : Mr. Muparrih

Jalur Prioritas

2009-01-29T22:33:00.003+07:00

Adalah fasilitas pelayanan impor kepabenan kepada importir yang mempunyai REPUTASI SANGAT BAIK dan MEMENUHI KRITERIA yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus. Sehingga penyelesaiannya impornya menjadi lebih sederhana dan cepat.

Importir jalur prioritas ini mendapatkan kemudahan antara lain :
a. tidak dilakukannya pemeriksaan fisik (jika terpaksa harus diperiksa dapat diperiksa digudang/ tempat importir

b. Pembayaran berkala untuk impor bahan baku, penolong atau modal
c. Pre-nitification (pemberitahuan pendahuluan)
d. Pembongkaran langsung dari kapal ke truk/ armada
e. Penyerahan pemberitahuan impor barang sampai 5 hari kerja

Importir dengan reputasi sangat baik adalah dengan syarat :
- bidang usaha jelas
- tidak pernah menyalahgunakan fasilitas di bidang kepabeanan dalam satu tahun terakhir
- tidak pernah memberitahukan fisik barang impor dengan dokumen serta nilai pabean yang berbeda dalam satu tahun
- telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan tidak pernah mendapat opini disclaimer / adverse
- tidak memiliki tunggakan hutang berupa bea masuk

dari : P-06/bc/2006

Barang larangan dan pembatasan

2009-01-29T22:23:00.005+07:00

Adalah barang yang dilarang atau dibatasi impornya maupun ekspornya tanpa ijin dari instansi yang berwenang.
Barang-barang tersebut antara lain :
1. Narkotika
2. Psikotropika
3. Bahan peledak
4. Senjata api dan amunisi
5. Petasan
6. Buku dan barang cetakan tertentu
7. Media rekam audio / visual
8. Alat-alat telekomunikasi
9. Mesin fotokopi berwarna dan bagian atau peralatannya
10. Jenis tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi
11. Jenis ikan tertentu
12. Obat-obatan
13. Makanan dan minuman yang tidak terdaftar di Departemen kesehatan RI
14. Bahan berbahaya
15. Pestisida
16. Bahan perusak lapisan ozon dan barang asal darinya
17. Limbah
18. Benda cagar budaya
19. Produk tertentu
20. Uang rupian jumlah tertentu

Fumigasi / Pengasapan

2009-01-22T11:30:00.003+07:00

Fumigasi adalah teknik pengendalian hama dengan cara menyemprotkan / mengasapi dengan gas beracun (fumigan) pada ruang kedap udara dengan dosis, temperatur & waktu tertentu.

Ada beberapa jenis fumigan yang digunakan dalam melakukan kegiatan fumigasi antara lain :
- Metil Bromida (CH3Br)
- Phosfin (PH3)
- Karbondiosida (CO2)
- Sulfuril Florida (SO2F2)
- Asam sianida (HCN), penggunaan fumigan ini harus mendapat pengawasan khusus dari Departemen Pertanian dan Departemen kesehatan.

Fumigasi merupakan pekerjaan pembasmian hama pada komoditi ekspor, tempat-tempat penyimpanan barang/komoditi (pergudangan), gudang arsip, kapal dan container. Dengan sasaran hama yang dibasmi : Tikus, kutu, kecoa, serangga, bubuk kayu ( Rotan ), dan hama gudang lainnya.

Surat Keterangan Asal (SKA)

2009-01-22T11:04:00.005+07:00

Surat Keterangan Asal (SKA) atau biasa disebut Certificate of Origin (COO) adalah merupakan sertifikasi asal barang, dimana dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang / komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah / negara pengekspor.

Mendasari hal ini adalah kesepakatan bilateral, regional, multilateral, unilateral atau karena ketentuan sepihak dari suatu negara pengimpor/ tujuan, yang mewajibkan SKA/COO ini disertakan pada barang ekspor Indonesia. COO / SKA ini yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal, dihasilkan dan atau diolah di Indonesia.

Ada 2 (dua) Jenis SKA/ COO :

1. SKA Preferensi :
Jenis SKA/COO sebagai persyaratan dalam memperoleh preferensi yang disertakan pada barang ekspor tertentu untuk memperoleh fasilitas berupa pembebasan seluruh atau sebagian bea masuk yang diberikan oleh suatu negara/kelompok negara tujuan.

2. SKA Non Preferensi
Adalah jenis dokumen SKA yang berfungsi sebagai dokumen pengawasan dan atau dokumen penyerta asal barang ekspor untuk dapat memasuki suatu wilayah negara tertentu

Yang termasuk dalam SKA Preferensi seperti :
1. Form “A” Generalized System of Preferences
2. Certificate in Regard to Traditional Handicraft Batik Fabrics of Cotton
3. Form “D” ASEAN Common Effective Prefential Tariff Scheme (CEPT)
4. Certificate in Regard to Certain Handicraft Products
5. Certificate Relating to Silk or Cotton Handlooms Products
6. Industrial Craft Certification (ICC)
7. Global System of Trade Preference Certificate of Origin
8. Certificate of Handicraft Goods
9. Certificate of Authenticity Tobacco
10. “Form E” ASEAN-China Free Trade Area (AC-FTA)
11. "Form IJEPA" (Indonesia Japan Economic Partnership Agreement)

Yang termasuk SKA Non Preferensi seperti :
1. ICO Certificate of Origin
2. Fisheries COO
3. COO for Imports of Agricultural Products into MEE (Europe Community)
4. COO Handlooms Traditional Textile Products of the Cottage Industry
5. Certificate of Origin Form “K”
6. COO(Textile Products)
7. Form “B”
8. Certificado De Pais De Origen

Shipment part of

2009-01-21T16:42:00.004+07:00

Ekspor : Part of shipment : Adalah kegiatan ekspor yang menggunakan cargo 'part of'. Part of disini bermaksud bahwa dalam satu kontainer tersebut diisi oleh barang-barang ekspor yang berasal dari dua atau lebih eksportir / pengirim barang / penjual.
Hal ini terjadi karena pembeli / buyer / penerima barang adalah satu orang / satu penerima namun supplier/ pengirim barang tersebut lebih dari satu. Ambil contoh dari seorang buyer melakukan pembelian dari berbagai pengrajin/ eksportir di Yogyakarta, Jepara, Solo dan Bali. Maka akan terjadi dokumentasi ekspor oleh eksportir Yogya, Jepara, Solo dan Bali (4 buah dokumen ekspor). Namun dikarenakan pembeli / buyernya sama dari keempat eksportir tersebut maka para eksportir tersebut melakukan join kontainer/ 'part of' container. Sehingga dalam satu kontainer diisi produk dari Yogya, Jepara, Solo dan Bali. Dan dikirimkan bersamaan daam satu kontainer. Pembeli di luar negeri akan menerima kontainer dengan isi dari keempat supplier tersebut. Hal ini dipandang sangat lebih ekonomis dan simple daripada setiap supplier mengirimkan kontainer sendiri-sendiri.

Pemberitahuan Ekspor Barang yang disampaikan ke Bea dan Cukai diharuskan menggunakan PKBE (Pemberitahuan Konsolidasi Barang Ekspor) yang diuruskan oleh Jasa Pengurusan Kepabeanan yang ditunjuk. Peraturan akan hal ini disini.

KOMODITAS WAJIB STANDAR NASIONAL INDONESIA

2008-12-02T22:57:00.007+07:00

STANDAR NASIONAL INDONESIA adalah satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional(BSN).

Agar SNI memperoleh keberterimaan yang luas antara para stakeholder, maka SNI dirumuskan dengan memenuhi WTO Code of good practice, yaitu:

1. Openess (keterbukaan): Terbuka bagi agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat berpartisipasi dalam pengembangan SNI;
2. Transparency (transparansi): Transparan agar semua stakeholder yang berkepentingan dapat mengikuti perkembangan SNI mulai dari tahap pemrograman dan perumusan sampai ke tahap penetapannya . Dan dapat dengan mudah memperoleh semua informsi yang berkaitan dengan pengembangan SNI;
3. Consensus and impartiality (konsensus dan tidak memihak): Tidak memihak dan konsensus agar semua stakeholder dapat menyalurkan kepentingannya dan diperlakukan secara adil;
4. Effectiveness and relevance: Efektif dan relevan agar dapat memfasilitasi perdagangan karena memperhatikan kebutuhan pasar dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Coherence: Koheren dengan pengembangan standar internasional agar perkembangan pasar negara kita tidak terisolasi dari perkembangan pasar global dan memperlancar perdagangan internasional; dan
6. Development dimension (berdimensi pembangunan): Berdimensi pembangunan agar memperhatikan kepentingan publik dan kepentingan nasional dalam meningkatkan daya saing perekonomian nasional.

Lihat Peraturan Menteri Perdagangan No. 14/M-DAG/PER/3/2007

NPIK = Nomer Pengenal Importir Khusus

2008-12-02T22:47:00.005+07:00

NPIK = Nomer Pengenal Importir Khusus adalah tanda pengenal sebagai importer khusus yang digunakan untuk mengimpor barang tertentu. Barang-barang tertentu / khusus tersebut yang memerlukan NPIK adalah :
1. Jagung
2. Gula
3. Kedelai
4. Beras
5. Mainan anak
6. Elektronika dan komponennya
7. Tekstil dan produk tekstil
8. Alas kaki

Detil dan peraturannya lihat di 05/DJPLN/KP/III/2002 tentang jenis barang impor yang wajib menggunakan NPIK.

Ketentuan baru per 15 Desember 2008 dimana ada lima golongan produk yang hanya diperbolehkan masuk melalui pelabuhan-pelabuhan yang ditentukan, yakni produk elektronik, tekstil, mainan anak-anak, makanan, dan minuman.

Produk ini merupakan lima dari delapan produk yang diwajibkan memakai Nomor Pengenal Impor Khusus (NPIK). Sedangkan lainnya adalah beras, jagung, dan kedelai. Adapun pelabuhan yang menjadi pintu masuk dalam sistem sentralisasi ini adalah Pelabuhan Belawan (Medan) Tanjung Priok (Jakarta), Tanjung Perak (Surabaya), Tanjung Emas (Semarang) dan pelabuhan internasional di Makassar.

Peraturannya di 44/M-DAG/PER/10/2008 KETENTUAN_IMPOR_PRODUK_TERTENTU

PIHAK-PIHAK YANG TERKAIT DENGAN EKSPOR

2008-11-29T06:25:00.005+07:00

1. Eksportir / Shipper / Seller / Beneficiary
2. Importir / Consignee / Buyer / Applicant
3. Perusahaan Truck / Armada
4. Perusahaan EMKL / EMKU / PPJK
5. Pelayaran / Forwarding
6. Depo Container (Tempat penyimpanan container kosong)
7. Terminal Peti Kemas (TPKS) di Pelabuhan
8. Bea Cukai
9. Dinas Perdagangan
10. Sucofindo / Surveyor / Fumigator
11. Bank
12. Asuransi
13. Kantor Pajak / Sebagai pelaporan
14. Dsb (melihat produk/ komoditi yang diekspor)

Dokumen Ekspor

2008-11-29T06:06:00.003+07:00

1. Commercial Invoice (wajib ada)
2. Packing list (wajib ada)
3. Bill of lading / Airway bill (wajib ada)
4. Certificate of origin / Surat keterangan asal
5. Fumigasi
6. Karantina hewan/ tumbuhan / ikan
7. Sertifikat mutu / Sertifikat halal / sehat
8. Asuransi
9. LS/ Laporan Surveyor
10. Dokumen lainnya yang dipersyaratkan sesuai dengan komoditinya

Foto kegiatan

2008-11-21T10:51:00.014+07:00

Barang yang Tidak Dikuasai

2008-11-19T23:55:00.005+07:00

Barang yang Tidak Dikuasai (BTD) adalah barang yang setelah kedatangannya di pelabuhan melebihi batas waktu 30 hari tidak diurus, tidak diketahui pemiliknya, dan tidak melakukan pemberitahuan ke Bea dan Cukai.
Terhadap barang seperti ini Bea dan Cukai akan mengirimkan pemberitahuan kepada di empunya barang bahwa barang tersebut telah berstatus 'tidak dikuasai'. Sehingga barang tersebut ditarik dari pelabuhan dan dikirim ke balai lelang negara.
Pihak yang merasa memiliki barang tersebut diberikan waktu 60 hari sejak ditetapkannya barang ekspor/ impornya tersebut untuk melakukan pengurusan, jika waktu 60 hari tersebut tidak juga diurus maka akan dilelang oleh negara.
peraturannya di sini

Proses terjadinya kontrak penjualan (sales contract)

2008-11-17T23:46:00.005+07:00

Dalam perdagangan internasional dikenal dengan adanya Sales Contract yang merupakan induk dari segala dokumen dalam perdagangan ekspor - impor. Dalam Sales contract tertuang perjanjian antara dua belah pihak penjual (eksportir) dengan pembeli (importir) mengenai hal-hal apa saja yang dipersyaratkan seperti nama barang, jumlah, kemasan, cara pembayaran, cara penyerahan barang, pelabuhan muat dan bongkar, waktu pengiriman, dan sebagainya. Sales contract terjadi dengan adanya promosi dari penjual, kemudian adanya permintaan dari pembeli, penawaran, pemesanan barang kemudian bila telah terjadi jual beli maka dituliskannya semua hal yang disepakati (terms of condition) di dalam sales contract tersebut. Berikut bagan dari proses terjadinya sales contract.

Media promosi / expo

2008-11-10T23:40:00.006+07:00

Media-media promosi untuk menjaring pasar ekspor dapat dilakukan dengan media Internet, penawaran langsung, kunjungan, pameran, promo atau menghubungi kedutaan, kamar dagang atau agen-agen perdagangan luar negeri dsb. Media yang dapat diikuti untuk menjalin kerjasama dengan komunitas bisnis / exhibition spt :
ITPC (Indonesia Trade Promotion Centre)
ITCPDUBAI
ITCPLA
TFOCANADA
CBI-EU
JETRO (Japan External Trade Organization)
KOTRA (Korea Trade Agency)
MATRADE (Malaysia Trade)
TAIWANTRADE
IESINGAPORE (International Enterprise Singapore)

dsb.

Pengelompokan barang ekspor - Commodity classification

2008-11-10T22:46:00.006+07:00

A. BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
Adalah barang ekspor yang hanya dapat diekspor oleh eksportir terdaftar : Contoh :
Kopi
Tekstil dan Produk tekstil, khusus untuk tujuan negara yang menerapkan kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki)
Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambungkan maupun tidak) dengan ketebalan tidak melebihi 6m
Kayu lapis, panil lapisan kayu dan kayu berlapis semacam itu
Kayu cendana dalam segala bentuk

B. BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA
Adalah barang yang ekspornya hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau Pejabat yang
ditunjuk. Contoh :
Binatang jenis lembu, hidup (bibit sapi, sapi bukan bibit, kerbau)
Ikan dalam keadaan hidup (anak ikan Napoleon Wrasse, ikan Napoleon Wrasse, Nener)
Inti kelapa sawit
Minyak dan Gas Bumi
Pupuk Urea
Kulit Buaya dalam bentuk Wet Blue
Binatang liar dan tumbuhan alam yang tidak dilindungi termasuk dalam Appedix II CITES (Convention on International Trade in Endangered Species)
Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk bubuk, bukan tempa, setengah jadi.
Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk
Lombah dan Skrap Fero, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja (khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam)
Limbah dan skrap dari baja stainless, tembaga, kuningan dan aluminium.

C. BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA
Adalah barang yang tidak boleh diekspor. Contoh :
Jenis hasil Perikanan dalam keadaan hidup :
Anak ikan Arwana
Ikan Arwana
Benih ikan sidat dibawah ukuran 5 mm
Ikan hias air tawar jenis boti macracanthus ukuran 15 cm ke atas.
Udang galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm
Karet bongkah
Kulit mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata/reptil (kecuali kulit buaya dalam bentuk wet blue)
Limbah dari skrap fero, ingot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam) :
Limbah dan skrap dari timah, / baja paduan lainnya
Limbah dan skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya
Binatang liar dan tumbuhan alam yang dilindungi dan atau yang termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian daripadanya, hasil-hasil daripadanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat daripadanya.
Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

D. BARANG YANG BEBAS EKSPORNYA
Adalah yang tidak termasuk dari kategori di atas.
.

Selengkapnya disini

Ekspor (Pengertian) - Export is

2008-11-10T22:24:00.005+07:00

EKSPOR adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean (UU kepabeanan No.17 TH.2006)

DAERAH PABEAN
Adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zone ekonomi eksklusif dan landasan yang di dalamnya berlaku Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Persiapan Ekspor - Impor - Preparation

2008-11-10T21:53:00.004+07:00

Perlu saya sampaikan bahwa dalam memulai bisnis ekspor-impor perlu adanya persiapan-persiapan sebagai berikut :
A. Persiapan Administratif
Yang berhubungan dengan kegiatan administrasi (komputer, internet, email, fax, fotocopy, dll)
B. Persiapan Legalitas
Yang berhubungan dengan ijin-ijin prinsip atau lainnya (TDP, SIUP, NPWP, API, NPIK, ETPIK-BRIK dll)
C. Persiapan Fisik Barang
Kesiapan/ ketersediaan barang, jumlah, model pesanan serta hal-hal yang berhubungan dengan order / permintaan barang dari pembeli
D. Pengetahuan tentang ekspor-impor
Pengetahuan mengenai bisnis/ kegiatan/ proses penanganan ekspor dan impor.

HS Code Grouping

2008-10-30T23:49:00.012+07:00

Untuk mempermudah mencari kode HS (harmony system) disini kami perlu catatkan heading masing-masing komoditi. HS ini adalah kode barang yang berlaku internasional. Untuk mencari detil nama barang (hingga 10 digit) beserta peraturan yang menyertainya silakan kunjungi http://www.insw.go.id

01 BINATANG HIDUP..........................51 WOL
02 DAGING.......................................52 KAPAS
03 IKAN DAN HEWAN AIR......................53 BENANG KERTAS
04 PRODUK SUSU.............................54 FILAMEN BUATAN
05 PRODUK ASAL HEWAN.......................55 SERAT STAPEL BUATAN
06 POHON DAN BUNGA.........................56 GUMPALAN, TAMBANG
07 SAYURAN.................................57 PERMADANI
08 BUAH....................................58 -
09 KOPI, THE, REMPAH2......................59 KAIN TEXTIL DILAPISI
10 GANDUM .................................60 KAIN RAJUTAN
11 PRODUK PENGGILINGAN.....................61 BARANG YANG RAJUTAN
12 BIJI MENGANDUNG MINYAK..................62 PAKAIAN TIDAK DIRAJUT
13 GETAH DAN DAMAR.........................63 BARANG TEXTILE, GOMBAL
14 BAHAN NABATI............................64 ALAS KAKI
15 MINYAK NABATI...........................65 TUTUP KEPALA
16 OLAHAN DR DAGING/IKAN...................66 PAYUNG
17 GULA....................................67 BULU
18 KAKAO DAN OLAHANNYA.....................68 BARANG DARI MINERAL
19 OLAHAN DARI TEPUNG......................69 PRODUK KERAMIK
20 OLAHAN DARI SAYURAN.....................70 KACA
21 OLAHAN DAPAT DIMAKAN....................71 PERHIASAN
22 MINUMAN.................................72 BESI DAN BAJA
23 AMPAS DARI MAKANAN......................73 BARANG DARI BESI / BAJA
24 TEMBAKAU................................74 TEMBAGA
25 GARAM, BELERANG, KAPUR..................75 NIKEL
26 BIJI LOGAM, TERAK, ABU..................76 ALUMUNIUM
27 BAHAN BAKAR MINERAL.....................77 -
28 BAHAN KIMIA ANORGANIK...................78 TIMAH HITAM
29 BAHAN KIMIA ORGANIK ....................79 SENG
30 PRODUK FARMASI..........................80 TIMAH
31 PUPUK ..................................81 LOGAM TIDAK MULIA
32 SARI BAHAN JAMAK/PIGMEN.................82 PERKAKAS, BARANG TAJAM
33 MINYAK ASTIRI/ KOSMETIK.................83 BARANG DARI LOGAM TIDAK MULIA
34 SABUN...................................84 MESIN
35 PEREKAT, ENZIM..........................85 ALAT LISTRIK
36 BAHAN PELEDAK...........................86 ALAT KERETA
37 BAHAN PHOTOGRAPHI.......................87 KENDARAAN
38 ANEKA PRODUK KIMIA......................88 KAPAL UDARA
39 BARANG YANG PLASTIK.....................89 KAPAL
40 KARET...................................90 ALAT OPTIK
41 JANGAT, KULIT...........................91 LONCENG ARLOJI
42 BARANG DARI KULIT.......................92 INSTRUMEN MUSIK
43 KULIT BERBULU...........................93 SENJATA AMUNISI
44 KAYU....................................94 PERABOTAN RUMAH, LAMPU
45 GABUS...................................95 MAINAN
46 BARANG DARI JERAMI......................96 BARANG HASIL PABRIK
47 PULP DARI KAYU..........................97 KARYA SENI
48 KERTAS................................. 98 -
49 BUKU, PRODUK PERCETAKAN.................99 -
50 SUTERA.................................100 -

Rubah Status Container

2008-10-30T22:57:00.007+07:00

Rubah status adalah : Perubahan status container Anda dari CY ke CFS. CY (container yard) yaitu lapangan dermaga disamping kapal dimana container diturunkan dari kapal. Sedangkan CFS (container free station) adalah lapangan / gudang penumpukan non kontainer. Rubah status sering terjadi karena hal sbb :
* karena barang impor bukan containerized / tidak full container / LCL (less than
container loaded) kurang dari satu container. Pengiriman LCL/LCL atau CFS/CFS
* karena alasan tertentu sehingga barang ditumpuk digudang pelabuhan namun belum dikeluarkan dari kawasan pabean
Beaya untuk rubah status ini adalah :
- USD.70 untuk kontainer 20 feet dan
- USD.100 untuk kontainer 40 feet

Belajar private pengisian sofware exim

2008-10-18T13:04:00.007+07:00

Tim kami, menyelenggarakan les privat bagi yang ingin belajar dan ahli di bidang dokumen ekspor-impor dan kepelabuhan. Didampingi praktisi dibidang Ekspor - Impor yang setiap hari bergelut dengan dokumentasi dan operasional ekspor - impor, baik pelayaran (shipping), pergudangan dan depot, Kepabeanan (Bea Cukai), Kepelabuhan (Perhubungan), Perbankan (bank), Letter of Credit (L/C), EMKL/ PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan), Perdagangan (Dinas Daglu), Karantina, BPOM, Sucofindo dan dinas / instansi terkait lainnya kami yakin dapat mendampingi dan membuat para peserta belajar/ private mampu dalam pengolahan dan pembuatan dokumen-dokumen ekspor - impor : Commercial Invoice, Packing List, Packing Declaration, Karantina, Sucofindo, Fumigasi, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Surat Keterangan Asal (SKA/ COO), Asuransi, Customs Bond, Pelayaran (Bill of lading, B/L), Pemberitahuan Impor Barang (PIB), Perpajakan Eksim, Buku Tarif Bea Masuk (BTBMI). Bea masuk BM, PPn, PPh dan pungutan negara lainnya. Kami juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk terjun ke lapangan dan melihat langsung seluruh aktifitas dalam pengurusan ekspor-impor.

Adapun pelatihan yang kami berikan kepada peserta umum adalah sbb :
(Belajar sampai bisa !!)
- Belajar pengisian sofware PIB (impor)
- Belajar pengisian software PEB (ekspor)
- Belajar pengisian software SKA (penerbitan COO) + tambahan

Beaya pembelajaran total : RP. 1.000.000 (satu juta)
dengan membawa laptop sendiri.

Cara menghitung pajak Ekspor - Calculate export tax

2008-09-23T10:58:00.005+07:00

Untuk menghitung pajak ekspor adalah sbb :

Ketahui dulu :
NI : Nilai invoice / Faktur barang
HPE : Harga Patokan Ekspor (sesuai permendag)
PE : Tarip Pajak Ekspor (sesuai permendag)
Kurs : Kurs minggu ini yang berlaku (sesuai kepmenkeu)

Contoh :
Anda akan ekspor kayu albasia (jenis tanaman rakyat)sbb :
Jumlah = 10 M3.
Nilai invoice = USD. 7,000
HPE-nya = USD.200/M3
PE-nya = 15%
Maka rumus perhitungannya adalah : PE * (HPE * Jumlah_kubikasi) * KursPajak
= 15% X (US$ 200 X 10 M3) X 9.000 (kurs)
= 15% X 2000 X Kurs
= 2,700,000 (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah)
Pembayaran menggunakan blanko STBS (Surat Tanda Bukti Setor) download disini

Cara menghitung pajak Impor / calculate import tax

2008-09-20T23:48:00.006+07:00

Berikut cara menghitung Punguntan Dalam Rangka Impor (PDRI)

KETAHUI DULU SBB :
NI : Nilai Invoice / Faktur jual beli
BP : Beaya Perjalanan / Pengapalan(FREIGHT)
AS : Asuransi
BM : TARIP BEA MASUK komoditinya
PPN : TARIP PPn komoditinya
PPh : TARIP PPh komoditinya
NDPBM : Nilai Dasar Perhitungan Bea Masuk (kurs yang berlaku minggu ini)
------------------------------------------------------------------------
Rumusnya :
Hitung BM : (NI+BP+AS)* TaripBM
Hitung PPn :(NI+BP+AS)+ Hasil_perhitungan_BM * 10%
Hitung PPh :(NI+BP+AS)+ Hasil_perhitungan_BM * 2.5% (dengan memiliki API)

Contoh :
Impor Kemeja dari Amerika dengan nilai USD.3,000.00
Beaya freigt USD. 250.00
Asuransi USD. 150.00

Bea masuk 15%, PPn 10%, PPh 2.5% [buku pedoman Tarif HS Code]
Kurs saat ini 1.00 Usd = 9,000.00

Maka perhitungannya :
BM > USD.(3,000+250+150) * 15% = USD.510.00
PPn > USD.(3,000+250+150)+ BM * 10% = USD.(3,400.00+510) * 10% = USD.391.00
PPh > USD.(3,000+250+150)+ BM * 2.5% = USD.(3,400.00+510) * 2.5% = USD.97.75

Total dalam Rupiah BM USD.510.00 * 9000 = Rp.4,590,000
Total dalam Rupiah PPn USD.391.00 * 9000 = Rp.3,519,000
Total dalam Rupiah PPh USD. 97.75 * 9000 = Rp. 879,750
-------------------------------------------------------
Total pajak dalam rangka impor adalah = Rp.8,988,750

** semoga bermanfaat, karena beberpa klien menanyakan hal ini **

▌ Shipping Terminologies - Istilah ▌

2008-08-02T22:33:00.032+07:00

# AIFTA (Asean India Free Trade Area)
# Airwaybill
# Bank Persepsi
# Bea keluar
# Bea masuk
# B/L (bill of lading)
# CAFTA (China Asean Free Trade Area)
# CEPT (Common Effective Preferential Tariff)
# CIF (Cost Insurance Freight)
# CNF (Cost N Freight) = C&F
# Collect
# COO / SKA
# Commercial Invoice
# Consignee
# Container
# Cukai
# Customs Bond
# Demurrage
# Feet
# FOB
# Feeder Vessel
# Flatrack
# Fligt
# Freight
# Fumigasi
# Gross Weight / Nett Weight
# HS Code (Hahmony System)
# IJEPA
# Importir / Buyer / Applicant / Consignee
# Insurance
# Issuing Bank
# Lift on/ off
# MFN (Most Favourable Nations)
# Measurement
# Merchant Vessel
# Mother Vessel
# Nomer Pendaftaran
# Nomer Pengajuan
# Notify Party
# Package
# Prepaid
# Packing List
# Pajak Ekspor (PE%)
# Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)
# Pemberitahuan Pemeriksaan Barang (PPB)
# Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP
# Persetujuan Ekspor (PE)
# Port Of Loading
# Place of Delivery
# Port of call
# Port of Discharge / Unloading
# PPH (Pajak Penghasilan)
# PPJK (Perusahaan/ Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan)
# PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
# PPNBM (Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah)
# Refer container
# Seawaybill
# Shipper / Eksportir / Beneficiary / Seller
# Surat Tanda Bukti Setor (STBS)
# Surrendered
# Voyage

masih nyambung ...

IJEPA

2008-07-27T22:16:00.006+07:00

Indonesia Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA). Berlaku efektif 1 Juli 2008. Sesuai perjanjian hampir 80% produk Indonesia yang diekspor ke Jepang turun bea masuknya hingga 0%.
Maka semua produk yang akan diekspor ke Jepang, jika ingin mendapatkan preferensi tersebut harus mengurus Surat Keterangan Asal (SKA) form IJEPA yang dapat diperoleh di 85 kantor penerbit SKA di seluruh Indonesia," ujar Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu.
Syarat membuat SKA :
Permohonan penerbitan SKA ke Dinas Perdangangan, dengan melampirkan :
- Copy Persetujuan Ekspor (PE) dari bea cukai
- Copy Permberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari bea cukai
- Surat pernyataan eksportir
- Copy SIUP, NPWP, TDP
- Copy Struktur Beaya
- Copy dokumen pengankutan/ pengiriman barang (B/L, Airwaybill, Konosemen, dll)
- Copy Daftar nilai barang (invoice)

Term of Delivery (Cara Penyerahan Barang)

2008-07-16T22:32:00.014+07:00

Ada banyak cara dalam melakukan penyerahan barang, hal ini berkaitan dengan hak maupun kewajiban bagi penjual atau pembeli dimana cara penyerahan barang akan mempengaruhi harga barang itu sendiri. Karena di term of delivery ini menunjukkan siapa yang membayar ongkos transport, asuransi maupun barang itu sendiri sampai barang diserahkan disuatu tempat yang ditunjuk.

Berikut macam dari Terms of Delivery (yang paling sering berlaku):
EXW Ex Works (... diikuti nama tempat/ pabrik penjual)
FOB Free on Board (... diikuti nama pelabuhan muat)
CNF Cost And Freight ... diikuti nama pelabuhan bongkar)
CIF Cost, Insurance And Freight (... diikuti nama pelabuhan bongkar)

Terms yang lain ;
FAS / Free Alongside Ship ... nama pelabuhan muat)
CPT Carriage Paid To (... nama pelabuhan tujuan)
DES Delivered Ex Ship(... nama pelabuhan tujuan)
DEQ Delivered Ex Quay DDU (... nama pelabuhan tujuan)
DDU Delivered Duty Unpaid (... nama pelabuhan tujuan)

Mengenal beaya ekspor

2008-07-10T00:06:00.006+07:00

Berikut beaya yang timbul dalam proses ekspor (standard) :
1. Beaya Lift on empty (pengambilan kontainer kosong di depo kontainer)
2. Beaya truk ke tempat stuffing (pemuatan barang) sampai pembongkaran di dermaga
3. Beaya lift off empty (menurunkan kontainer isi dari truk di dermaga)
4. Beaya penumpukan / storage di dermaga
5. Beaya lainnya dari pelayaran (THC, dan Freight)
6. Beaya PNBP Ekspor (Pungutan Negara Bukan Pajak)
7. Beaya pegurusan SKA (Surat Keterangan Asal) di Dinas Perdagangan
8. Beaya pengiriman dokumen ke luar negeri

Beaya lainnya yang mungkin timbul (karena diminta/ disyaratkan berkaitan dengan barang/ peraturan yang menyertainya)
9. Beaya Karantina (Tumbuhan/ Hewan/ Ikan)
10. Beaya Fumigasi
11. Beaya ISPM
12. Beaya Asuransi ekspor

Cara pembayaran (Terms of payment)

2008-07-04T12:07:00.007+07:00

Cara pembayaran yang biasa berlaku antara eksportir & importer adalah dengan cara pembayaran sbb;
1. Down payment : Adalah pembayaran sebagian (uang muka) sebelum barang dikirim
2. Advance payment : Pembayaran dimuka oleh importir, barang dikirim /
kemudian
3. Open account : Pembayaran dilakukan setelah barang diterima
4. Konsinyasi : Pembayaran dibayarkan setelah barang laku (titip jual)
5. Letter of Credit (L/C) (Pembayaran yang diatur dalam sales contract, yang telah
disepakti oleh importir & eksportir dengan melibatkan bank.

JASA PENGURUSAN EKSPOR & IMPOR ANDA

2008-07-02T22:18:00.015+07:00

Tak punya waktu?
Tak punya tenaga?
Tak mau ribet?
Kami uruskan ekspor & impor Anda,
kirim dokumen kepada kami,
kami akan lakukan sisanya...

Kami melayani jasa pekerjaan untuk :
- Clearance ekspor
- Clearance impor
- LCL
- Gudang
- Impor borongan
- Freight Service
- Delivery paket / parcel / surat se-kota Semarang
- Ekspor untuk pameran / expo
- Ekspor / impor barang pindahan / personal effect
- Ekspor - impor Tempat Penimbunan Berikat
- Eskpor - impor
- Agen Asuransi
- Fumigasi
- ISPM / Packing
- Stuffing restuffing

Kami melayani jasa pengurusan / perijinan untuk :
- Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Daftar Perusahaan (TDP)
- Angka Pengenal Impor (API)
- Nomer Pokok Importir Khusus (NPIK)
- Surat Pemberitahuan Registrasi (SPR)

Silakan hubungi tim kami SMS / Telepon : 085.225.86.5757
atau email di emailku

Impor barang pindahan

2008-06-30T12:07:00.008+07:00

Mau urus barang pindahan dari / ke luar negeri ? Berikut prosedur singkatya :
- Ajukan : pemberitahuan impor/ ekspor barang pindahannya ke Bea Cukai dengan
menggunaan PIBT
- Daftar barang, rincian, jumlah, perkiraan nilai barang ditandasyahkan ke kedutaan
- Fotocopy passport / KIMS / KITAS
- Surat keterangan terkait (bagi pekerja/ pelajar/ PNS dalam rangka tugas/ lainnya)
- Bebas Bea Masuk
- Barang dilakukan pemeriksaan fisik oleh Bea Cukai
** Permenkeu no. 28/PMK.04/2008

Type & Size Container

2008-03-12T14:10:00.015+07:00

Impor kembali barang yang semula diekspor

2008-02-28T22:52:00.008+07:00

Kasus 1;
PT x mengirim barang ke USA melalui pelabuhan Tanjung Emas - Semarang, sewaktu sampai di pelabuhan Singapore dibatalkan oleh pihak buyer, karena salah order. Dan barang harus kembali di tarik kembali dari Singapore ke Semarang. Hal-hal apa yang mungkin timbul?
Pungutan / PDRI (pungutan dalam rangka (re)impornya? bebas BEA MASUK sesuai 106/PMK.04/2007 dan BEBAS PPH sesuai 236/KMK.03/2003 untuk re-impor tersebut. Sedang untuk pembebasan PPN nya sepengetahuan kami belum ada peraturan yang mengaturnya.
Untuk mengurus impor kembali barang yang telah diekspor sbb :
1. Permohonan ke Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat
2. Lampirkan / ajukan serta seluruh dokumen / file asli yang menyertai ekspor
3. Berikan alasan terjadinya re-impor tersebut : seperti ditolak buyer/pembeli,
pembatalan, salah kirim atau lainnya
4. Ajukan pembebasan BM impor dan PPh Impornya
5. Ajukan PIB Re-impor tersebut

Maka barang Anda akan dilakukan sbb :
1. Permohonan diterima / ditolak
2. Dokumen pada waktu ekspor Anda akan diteliti / verifikasi
3. Barang akan diposisikan sebagai Jalur Merah / dilakukan pemeriksaan fisik
4. Laporan pemeriksaan oleh petugas Bea cukai akan di verikasi / diteliti
5. Barang disetujui keluar / lainnya.