Our services for air, ocean, inland transportation, documentation for export & import, forwarding and customs clearance, as well as in warehouse management and distribution provide flexible logistics solutions.
We provide a complete range of import and export services for container loads, as well as co-ordinating heavy lift or out-of-gauge project cargo. Our secure, scheduled ocean freight services connect with all the main overseas markets. We also offer services worldwide including air import, export, hand carry, door-to-door, customs clearance and cross-trade freight management using our worldwide network.
We handle operation for :
- Clearance Export
- Clearance Import
- LCL / FCL
- Warehousing
- License for export or import
- Freight Service
- Delivery door
- Exhibition
- Personal effect
- Bonded Zone
- Insurance
- Fumigation
- ISPM / Packing
- Stuffing - restuffing
Legalities document for :
- Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
- Surat Daftar Perusahaan (TDP)
- Angka Pengenal Impor (API)
- Importir Terdaftar (IT)
- Eksportir Terdaftar Industri Kehutanan (ETPIK)
- Nomer Pokok Importir Khusus (NPIK)
- Nomer Identitas Kepabeanan (NIK)
e.t.c
Featured Posts
About Us
Gama Exim is an International Sea & Air Freight Forwarder, Customs Brokerage Company. It was founded by a team of professionals with in-depth knowledge and experiences in the logistics services. Gama Exim are located in Semarang, Central Java - Indonesia. We are an international freight forwarding company that prides itself on individual customer care. We are capable of handling any air or ocean shipments, up to and including project cargo. We offer international freight, warehousing, clearance services, various documents for export and import and domestic transportation services.
Manager,
Software Karantina Hewan
Program bisa didapat di Kantor / Balai Karantina setempat. Dipergunakan untuk atau oleh importir produk hewani atau bahan asal dari hewan. Hubungi Karantina terdekat untuk mendapatkan user nama dan passwordnya guna dapat melakukan pemberitahuan / pengisian data importasinya.
Berikut penampakannya :
Berikut penampakannya :
Kalkulator hitung bea masuk, ppn, pph impor (file excell)
Sekedar bantuan hitung cepat bea masuk, ppn, pph untuk impor. File dalam format excell 2007.
Nih penampakannya :
download di sini
Nih penampakannya :
download di sini
Patch PEB Versi : 5.4.0 [Download]
Baru saja ditelepon ditanyain bagaimana cara update PEB Patch untuk (yang sudah ada) bank devisa-nya, rekan saya pun menerangkan kepada klien agar download di alamat2 resmi, namun nampaknya gagal menjelaskannya, karenanya kita juga tidak di depan komputer dan tidak online lagi, sehingga menu-menu, pilihan-pilihan yang banyak membuat si penanya bingung.
Karena ini dan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan permintaan dari beberapa klien dan teman, tentang patch / update / dari beberapa software yang berkaitan dengan ekspor impor maka dengan ini kami berusaha untuk ikut membantu memberikan link / tautan yang lebih mudah dalam melakukan pengunduhan file / download file-file dimaksud.
Sebenarnya file-file asli ada di beberapa website terkait seperti www.edi-indonesia.co.id, www.insw.go.id, www.beacukai.go.id dan lainnya, dan tidak sulit mengunduhnya,(namun karena pengakuan teman-teman, susah mencarinya, susah memilihnya, akhirnya tanya juga ke kami) maka kami sekedar membantu memberikan tautan dengan sedikit keterangan, semoga simple dan berharap semoga bisa membantu, (dan tidak banyak tanya lagi, hehehe).
1. Patch PEB Versi : 5.4.0
Diberlakukan pada tanggal 01 Juni 2012.
Keterangan ; penambahan modul bank devisa hasil ekspor pada kolom 29.
Pengisiannya adalah pada edit dokumen, selevel dengan dokumen invoice, packing list, b/l dsb. File dalam bentuk zip, jadi harus diextract dulu, pake winzip / winrar. Hasilnya pilih SETUP, kemudian arahkan pada folder dimana PEB kita berada.
Jika berhasil di upate dengan Patch terbaru PEB akan bertambah satu halaman lagi untuk lembar Bank Devisa (dalam hal bank lebih dari satu yang dipake, atau menggunakan halaman lembar lanjutan) seperti penampakan berikut :
Karena ini dan sehubungan dengan banyaknya pertanyaan dan permintaan dari beberapa klien dan teman, tentang patch / update / dari beberapa software yang berkaitan dengan ekspor impor maka dengan ini kami berusaha untuk ikut membantu memberikan link / tautan yang lebih mudah dalam melakukan pengunduhan file / download file-file dimaksud.
Sebenarnya file-file asli ada di beberapa website terkait seperti www.edi-indonesia.co.id, www.insw.go.id, www.beacukai.go.id dan lainnya, dan tidak sulit mengunduhnya,(namun karena pengakuan teman-teman, susah mencarinya, susah memilihnya, akhirnya tanya juga ke kami) maka kami sekedar membantu memberikan tautan dengan sedikit keterangan, semoga simple dan berharap semoga bisa membantu, (dan tidak banyak tanya lagi, hehehe).
1. Patch PEB Versi : 5.4.0
Diberlakukan pada tanggal 01 Juni 2012.
Keterangan ; penambahan modul bank devisa hasil ekspor pada kolom 29.
Pengisiannya adalah pada edit dokumen, selevel dengan dokumen invoice, packing list, b/l dsb. File dalam bentuk zip, jadi harus diextract dulu, pake winzip / winrar. Hasilnya pilih SETUP, kemudian arahkan pada folder dimana PEB kita berada.
Jika berhasil di upate dengan Patch terbaru PEB akan bertambah satu halaman lagi untuk lembar Bank Devisa (dalam hal bank lebih dari satu yang dipake, atau menggunakan halaman lembar lanjutan) seperti penampakan berikut :
Per 1 Januari 2012, Eksportir, Importir dan Pengguna Jasa Kepabeanan Harus Punya NIK Baru
Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Susiwiyono menyampaikan, pada 1 Januari 2012 mendatang, eksportir, importir dan Pengguna Jasa Kepabeanan (PJK) harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan (NIK) yang baru. Demikian disampaikan Susiwiyono di Kantor Pusat DJBC, Jakarta, Kamis (30/06). Hal tersebut dilakukan terkait Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.04/2011 tentang Registrasi Kepabeanan. PMK ini merupakan amanat dari Pasal 6A Undang-Undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 6A mewajibkan setiap orang yang akan melakukan pemenuhan kewajiban pabean untuk melakukan registrasi ke DJBC guna memperoleh nomor identitas yang akan digunakan dalam rangka akses kepabeanan.
Susiwiyono menjelaskan bahwa sebelumnya, kewajiban registrasi hanya berlaku bagi importir saja. Kemudian, dengan terbitnya PMK Nomor 63/PMK.04/2011, importir dan PJK wajib melakukan registrasi di DJBC. PMK tersebut juga menyederhanakan registrasi yang ada. "Registrasi Importir dan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang saat ini ada masih dirasakan lama dan berbelit-belit, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan mendasar terhadap konsepsi dan mekanisme pelaksanaan registrasi," ungkapnya.
Registrasi kepabeanan akan berlaku pada 90 hari setelah tanggal ditetapkan, yakni 1 Juli 2011. Pengguna jasa yang telah memiliki NIK, dalam hal ini importir, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu enam bulan sejak PMK diberlakukan. "Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama," jelas Susiwiyono.
Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, dalam hal ini eksportir, PJK dan pengangkut wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak PMK diberlakukan. "Apabila dalam jangka waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, maka kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru," pungkas Susiwiyono.(sgd/depkeu.go.id)
source : madina
Susiwiyono menjelaskan bahwa sebelumnya, kewajiban registrasi hanya berlaku bagi importir saja. Kemudian, dengan terbitnya PMK Nomor 63/PMK.04/2011, importir dan PJK wajib melakukan registrasi di DJBC. PMK tersebut juga menyederhanakan registrasi yang ada. "Registrasi Importir dan PPJK (Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan) yang saat ini ada masih dirasakan lama dan berbelit-belit, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dengan melakukan perubahan mendasar terhadap konsepsi dan mekanisme pelaksanaan registrasi," ungkapnya.
Registrasi kepabeanan akan berlaku pada 90 hari setelah tanggal ditetapkan, yakni 1 Juli 2011. Pengguna jasa yang telah memiliki NIK, dalam hal ini importir, wajib melakukan pemutakhiran data untuk mendapat NIK yang baru dalam jangka waktu enam bulan sejak PMK diberlakukan. "Proses migrasi data ini sangat mudah, karena sistem aplikasi akan menampilkan data terakhir importir yang ada di database sistem aplikasi registrasi importir yang lama," jelas Susiwiyono.
Sementara itu, bagi pengguna jasa yang belum memiliki NIK, dalam hal ini eksportir, PJK dan pengangkut wajib mengajukan permohonan registrasi dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam bulan sejak PMK diberlakukan. "Apabila dalam jangka waktu enam bulan pengguna jasa tidak mengajukan permohonan NIK baru, maka kegiatan pemenuhan kewajiban kepabeanan tidak dapat dilayani sampai pengguna jasa memiliki NIK yang baru," pungkas Susiwiyono.(sgd/depkeu.go.id)
source : madina
Pemberlakuan PIB 5.0.5 dengan patch baru
Diberitahukan kepada pengguna jasa (Importir/PPJK) agar melakukan update Modul PIB dan modul komunikasi data (khusus PDE), dengan melakukan download patch update Modul PIB beserta petunjuk instalasi update Modul PIB.
Source : edi-indonesia
Source : edi-indonesia
Redress
Redress adalah melakukan penyesuaian data, merubah, merevisi data yang telah terkirim di database Bea cukai, data yang dimaksud di sini adalah data manifest (data muatan barang armada pengangkut). Jadi data tersebut adalah data yang dikirim oleh pemilik armada/ kapal/ pesawat atau agen/ perwakilannya di pelabuhan tujuan / atau pelabuhan pemuatan di kantor pelayanan dimana barang export /import dikerjakan.
Jadi data-data yang dikirim oleh eksportir/ importer ke bea cukai dalam pemberitahuan ekspor/ impor jika ada perubahan meskipun dilakukan revisi, tidak serta merta dapat dikatakan redress. Seperti revisi PEB /PIB misalnya. Karena redress hanyalah terhadap data yang dikirim ke bea cukai oleh pelayaran maupun maskapai penerbangan. Tentunya data tersebut merupakan data yang telah fix, final. Artinya data tersebut juga telah mendapat persetujuan dari para importer/ eksportir yang menggunakan jasa pelayaran/ maskapai bersangkutan seperti tetuang dalam bill of lading.
Jadi data-data yang dikirim oleh eksportir/ importer ke bea cukai dalam pemberitahuan ekspor/ impor jika ada perubahan meskipun dilakukan revisi, tidak serta merta dapat dikatakan redress. Seperti revisi PEB /PIB misalnya. Karena redress hanyalah terhadap data yang dikirim ke bea cukai oleh pelayaran maupun maskapai penerbangan. Tentunya data tersebut merupakan data yang telah fix, final. Artinya data tersebut juga telah mendapat persetujuan dari para importer/ eksportir yang menggunakan jasa pelayaran/ maskapai bersangkutan seperti tetuang dalam bill of lading.
Alur / skema barang ekspor
Kami sajikan kembali, schema alur barang ekspor yang paling sederhana. Untuk membantu para pemula dalam pembelajaran ekspor khususnya.
Importir Nakal
Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad mengaku sempat akan disuap oleh para importir ikan ilegal. Fadel juga mengaku mendapat tekanan dari para politisi dan pejabat yang memintanya untuk mengendurkan upayanya terkait menghadang impor ikan ilegal.
"Ya, Benar," kata Fadel kepada detikFinance saat ditanya mengenai adanya cobaan suap dan tekanan tersebut, Selasa malam (22/3/2011)
Fadel juga membenarkan soal adanya pihak-pihak yang menyokong (backing) kepada importir termasuk dari kalangan DPR dan politisi. "Ya ada," ucapnya singkat.
"Ya, Benar," kata Fadel kepada detikFinance saat ditanya mengenai adanya cobaan suap dan tekanan tersebut, Selasa malam (22/3/2011)
Fadel juga membenarkan soal adanya pihak-pihak yang menyokong (backing) kepada importir termasuk dari kalangan DPR dan politisi. "Ya ada," ucapnya singkat.
Langganan:
Entri (Atom)
iframe
