Struktur Sederhana Nomenklatur HS Code

22 Okt 2016

Struktur Nomenklatur HS (Harmony System) secara sederhana dapat dibagi menjadi sbb :

1. KUM HS ; merupakan Ketentuan Umum Menginterpretasi HS, (6 prinsip dasar).

2.  Terdiri dari 21 bagian

3.  Terdiri dari 97 bab (bab 77, bab 98, bab 99 tidak digunakan)

4.  Catatan resmi (legal notes) : catatan bagian, catatan bab, dan catatan sub-pos. Catatan ini digunakan sebagai panduan dalam mengidentifikasi / mengklasifikasikan HS code.

5.  Pos, merupan HS dengan 4 digit pertama

6.  Sub-Pos merupakan HS 6 dengan 6 digit pertama

Adapun di dalam sistem penomoran HS disusun secara sistematis dengan dibagi menjadi :
2 digit pertama disebut  “Bab HS”
4 digit disebut  ” Pos HS”
6 digit disebut “Sub-Pos HS” / Sub Pos WCO (World Customs Organization : Bea cukai Dunia)
8 digit disebut “Sub-Pos AHTN” (ASEAN Harmonized Tariff Nomenclature)
10 digit disebut Sub-Pos Nasional / Pos Tarif Indonesia

Contoh klasifikasi untuk “lembu” :


------------------------------------------------------------------------------------------

01.02	Binatang hidup jenis lembu.	Live bovine animals.
	- Sapi:	- Cattle:
0102.21.00.00	- - Bibit	- - Pure-bred breeding animals
0102.29	- - Lain-lain:	- - Other:
0102.29.10	- - - Sapi jantan (termasuk lembu):	- - - Male cattle (including oxen):
0102.29.10.10	- - - - Lembu	- - - - Oxen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Keterangan :

Bagian I : Produk Hewani
Bab 01 : Binatang hidup
01.02 Pos HS  : Binatang hidup jenis lembu
0102.29 Sub-Pos HS / Sub-Pos WCO : Lain-lain
0102.29.10 Sub Pos AHTN : Sapi Jantan (termasuk lembu)
0102.29.10.10 Sub Pos Nasional / Pos Tarif Indonesia : Lembu

API wajib update akhir Juni 2016

Kami himbau kepada para importir, terlebih para customer kami untuk segera melakukan update terhadap Angka Pengenal Impor (API), baik API Produsen maupun API Umum sesuai Peraturan Menteri Perdagangan Nomer 70/M-DAG/PER/9/2015 tertanggal 28 September 2015.
Dimana di dalam ketentuan baru tersebut mengatur bahwa API-P / API-U harus sudah disesuaikan paling lambat 30 Juni 2016. Jika sampe pada waktu tersebut belum melakukan update API maka importir tidak akan dapat melakukan importasi lagi, bahkan bisa berakibat tercabutnya Nomer Identitas Kepabeanan (NIK) di sistem Bea cukai.

API Produsen dipergunakan untuk mengimpor barang-barang produksi, barang modal, bahan baku dan bahan lainnya untuk mendukung proses produksi yang dilakukan importir. Sedang API Umum untuk importir umum atau importir yang melakukan perdagangan barang (bukan melakukan produksi).

API baru tahun 2016 tersebut berbeda dengan ketentuan API sebelumnya dimana dalam proses pengurusannya sekarang tidak diperlukan rekomendasi lagi dari Dinas Perdagangan atau Perindustrian Kota atau Kabupaten. Dan API baru sekarang mengacu kepada SIUP yang ada yang diajukan jadi bisa dilayani sesuai KLU (Kelompok Lapangan Usahanya). Tidak terpengaruh dengan batasan HS Code barang yang dapat diimpor, dan tidak ada persyaratan melampirkan Endorse / Pengesahan atas Nota Hubungan Istimewa dari supllier atau pengirim barang di luar negeri.

Sejatinya ini merupakan kabar gembira buat para importir umum karena dapat melakukan impor sesuai yang direncanakan dengan cukup mengubah atau menyesuaikan API Umumnya, Selamat update API, semoga sukses selalu untuk ekspor impor Indonesia.

Pengumuman tentang Nomor Pendaftaran Barang per 1 Nov 2015

Bahwa poinya adalah ketika kita melakukan importasi barang, Nomer Pendaftaran Barang cukup diinputkan kedalam sistem PIB saja. Untuk dokumen fisik NPB tidak perlu dilampirkan lagi.

Disamping itu NPB dan kode SNI harus menempel pada produk / barang impornya. Semoga membantu.

COO Form CCPIT dan Form E dari China

Dalam kesempatan kali ini, kami ingin menyampaikan tentang Certificate Of Origin yang berasal dari China. Mengingat banyak klien kami yang mengimpor dari China, karena kekurangtahuan mereka dan hal ini masih saja terjadi hingga hari ini. Para importir terutama yang baru, langsung membawa dokumen kelengkapan impor mereka, seperti Bill of Lading (B/L) yang merupakan dokumen pelayaran atau pengangkutan, Commercial Invoice yang merupakan dokumen faktur penjualan, Packing List yang merupakan dokumen yang mendiskripsikan tentang kemasan, berat dan volume serta COO (yang akan kita sampaikan kali ini)

Yang ingin kami titikberatkan adalah, COO dimana importir biasayan hanya mengurus COO satu saja, dan sayangnya yang diurus adalah COO yang diterbitkan oleh Komite / Badan / Dewan Perdagangan dan Promosi di China (jika di Indonesia mungkin semacam Kamar Dagang dan Industri) seperti screen shot dibawah ini :

Nah, terhadap COO di atas, importer merasa sudah mengurus COO, memang benar, namun COO tersebut di atas sepanjang kami ketahui adalah berfungsi HANYA untuk menunjukkan bahwa barang impor benar-benar berasal dari China. Jika dikaitkan dalam kaitannya dengan pengurang bea masuk di Indonesia nampaknya COO tersebut tidak dapat diterima oleh Bea dan Cukai.Biasanya beberapa importir komplain ke kami, namun demikianlah kenyataannya, COO tersebut nyaris tidak dipakai, atau lebih tepatnya tidak berpengaruh dalam pengeluaran barang impor di Indonesia.

Berbeda dengan COO berikut, yaitu COO Form E seperti berikut :

Nah untuk COO seperti di ataslah yang bisa berfungsi sebagai pengurang bea masuk di Indonesia, ketika impor dilakukan. Hal ini karena adanya skema kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara tertentu /(negara asal barang / negara supplier / negara penjual) dalam hal kebijakan pengurangan bea masuk. Dimana untuk COO tersebut diterbitkan menyertai impornya. Pengurangan bea masuk dimaksud tidaklah sama tarifnya antara satu negara dengan negara yang lain. Misal untuk barang yang sama, dan disertai COO maka bisa jadi barang dari China terkena bea masuk 0%, sementara yang berasal dari India 5%. Tergantung peraturan yang mengatur tentangnya. 

Melihat status container di pelabuhan

Sahabat, Anda dapat melakukan penelusuran terhadap status atau keberadaan container Anda. Baik untuk container ekspor ataupun container ekspor, dalam hal ini disajikan container yang berada di pelabuhan Tanjung Emas, Semarang yang di kelola oleh pihak PT Pelindo III Semarang. Anda cukup mengunjungi alamat http://www.tpks.co.id/container_info/info#read disitu kita dapat mengetahui container dalam posisi ekspor, impor, dalam pemeriksaan atau telah selesai pemeriksaan fisik.

Disamping itu, kita dapat mengetahui jadual kapal yang sedang, akan dan telah sandar termasuk waktu closing time atau batas waktu container harus masuk ke dermaga.

Lebih detil lagi, kita dapat menemukan berbagai jasa layanan beserta besaran tarif resmi yang diberlakukan di website tersebut yang disediakan oleh pengelola PT Pelindo III Semarang.

Jadi kita bisa menghemat waktu dan lebih cepat serta akurat dalam mencari posisi kontainer kita yang melalui Terminal Peti Kemas Semarang.. Semoga membantu..

Tentang pendampingan belajar

Mohon maaf, kami informasikan bahwa saat ini kami tidak mengadakan kursus / pembelajaran ekspor impor terlebih dahulu untuk beberapa saat di kantor kami karena sesuatu hal.

Namun demikian kami tetap membuka diri untuk menyediakan pendampingan pembelajaran / pengayaan akan pengetahuan ekspor dan impor bagi para customer atau calon customer kami dengan mengirimkan staff eximnya ke kantor kami untuk belajar dan sharing mengenai kegiatan ekspor dan impor yang berhubungan dengan pekerjaan di tempat customer, dengan jadual dikoordinasikan terlebih dahulu.

Bagi non-customer kami  hanya dapat memberikan pembelajaran / pendampingan secara online / jarak jauh bila di luar Semarang dengan menggunakan email / bbm / wahtsapp / sms / telp atau media lain dengan support 24jam / 7hari. Pembelajaran tetap seputar prosedur, dokumentasi, program / software yang berkaitan dengan ekspor dan impor, dan sharing - konsultative selamanya. Kami juga bersedia bertemu di lokasi yang Anda inginkan dengan jadual dikoordinasikan terlebih dahulu dengan pihak kami. Demikian yang kami sampaikan, terima kasih.

Track / telusuri status importasi dan eksportasi Anda

Para importir maupun eksportir dapat melakukan pemantauan terhadap importasi dan atau eksportasinya melalui sistem website dengan memasukkan no pengajuan. Jika kita menggunakan jasa PPJK atau EMKL dan menggunakan sistem EDI bukan milik kita, maka kita dapat melakukan tracking sendiri / melihat status perkembangan dari ekspor / impor kita.
Silakan mengunjungi http://www.edi-indonesia.co.id cari dibagian "Tracking PIB/PEB", klik di tempat tersebut dan masukkan nomer aju 24 digit (nomer pengajuan PIB atau PEB). Dengan demikian kita bisa tahu dan tidak harus terus-menerus menanyakan status kegiatan kita kepada PPJK / EMKL yang kita tunjuk, kitapun juga dapat mengetahuinya lebih dulu sebelum mendapat informasi dari pihak yang kita mintai tolong dalam pengurusan, semoga bermanfaat.

Alamat Kantor Pelayanan Pajak di kota Semarang

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Timur :
Alamat: Jl. Ki Mangun Sarkoro No 34 Semarang. Nomor Telepon: 024 8414787,8316302, 8414439
Meliputi Kelurahan : 
Bugangan, Karangtempel, Karangturi, Kebonagung, Kemijen, Mlatibaru, Mlatiharjo, Rejomulyo, Rejosari, Sarirejo, Bandarharjo dan Kecamatan Semarang Utara Yang terdiri dari Kelurahan Bulu Lor, Dadapsari, Kuningan, Panggung Kidul, Panggung Lor, Plombokan, Purwosari dan Tanjungmas.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah 2 :
Alamat: Jl. Pemuda No 1B Semarang.  Nomor telepon: 024 3555065,3545464, 3544194
Meliputi Kelurahan : 
Kranggan, Gabahan, Kembangsari, Pandansari, Bangunharjo, Kauman, Purwodinatan, dan Pindrikan Lor.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Barat :
Alamat: Jl. Pemuda No 1 Semarang.  Nomor Telepon: 024 3545421, 3545422, 3545423
Meliputi :
Kecamatan Semarang Barat, Kelurahan Kalibanteng Kidul, Tawangsari, Krobokan, Tawang Mas, Karang Ayu, Cabean, Bongsari, Salaman Mloyo, Bojong Salaman, Gisikdrono, Kalibanteng Kulon, Tambakharjo, Kembangarum, Krapyak, Manyaran, Ngemplak Simongan, Semarang Barat.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan :
Alamat: Puri Anjasmoro Blok F1 No 12 Semarang 50254. Nomor Telepon: 024 7613601-07
Meliputi :
 Kecamatan Semarang Selatan, Kelurahan Lamper Kidul, Lamper Tengah, Lamper Lor, Peterongan, Wonodri, Pleburan, Mugasari, Randusari, Barusari, Bulustalan, Semarang Selatan.

KPP Pratama Semarang Tengah Satu
Alamat Gedung Keuangan Negara Jl. Pemuda No.2 Lantai 1 Dan 2 Semarang. Telp. 024 3584535 – 3520211
Meliputi :
Kecamatan Semarang Tengah Yang Terdiri Dari Kelurahan Pindrikan Lor, Purwodinatan, Kauman, Bangunharjo, Pandansari, Gabahan, Kranggan, Semarang Tengah.

KPP Pratama Semarang Candisari :
Alamat: Jl. Setiabudi No.3 Semarang. Nomor Telepon: 024 7472797, 7475106, 7474345
Meliputi :
Kecamatan Gajah Mungkur: Kelurahan Bendungan, Petompon, Lempongsari, Gajah Mungkur, Sampangan, Bendan Ngisor, Bendan Duwur, Karang Rejo, Gajah Mungkur.
Kecamatan Candisari: Kelurahan Wonotingal, Tegalsari, Karanganyar, Jomblang, Kaliwiru, Jatingaleh, Candi, Candisari.
Kecamatan Tembalang: Kelurahan Sambiroto, Sendangmulyo, Kedungmundu, Tandang, Jangli, Tembalang, Kramas, Bulusan, Mangunharjo , Rowosari, Meteseh, Tembalang.
Kecamatan Banyumanik: Kelurahan Sumurboto, Padangsari, Tinjomoyo, Ngesrep, Srondol Wetan, Srondol Kulon, Banyumanik, Pedalangan, Jabungan, Gedawang, Pudakpayung, Banyumanik.

KPP Pratama Semarang Gayamsari :
Alamat: Gedung Keuangan Negara GKN Jl. Pemuda No 2 Lantai 1 Dan 4 Semarang.
Nomor Telepon: 024 3548909 – 3561971
Meliputi :
 Kelurahan Tambakrejo, Kaligawe, Sawah Besar, Siwalan, Sambirejo, Pandean Lamper, Gayamsari. Kecamatan Genuk yang terdiri dari Kelurahan Sambirejo, Terboyo Wetan, Terboyo Kulon, Trimulyo, Gebangsari, Banjardowo, Genuksari, Karangroto, Kudu, Sembungharjo, Bangetayu Wetan, Bangetayu Kulon, Muktiharjo Lor, Penggaron Lor, Genuk. Serta Kecamatan Pedurungan yang terdiri dari Kelurahan Kalicari, Palebon, Pedurungan Lor, Pedurungan Kidul, Gemah, Plamongansari, Muktiharjo Kidul, Tlogosari Kulon, Tlogosari Wetan, Tlogomulyo, Penggaron Kidul, Pedurungan.

Barang impor yang wajib LS (Laporan Surveyor)

Awal tahun ini sistem pendaftaran atau pengajuan pemeriksaan barang oleh surveyor dilakukan secara online. Sebumnya importer harus mendaftarkan diri terlebih dahulu di website http://www.scisi.co.id. Dan melakukan pendaftaran, permintaan, konfirmasi dengan surveyor di halaman web surveyor. Hal ini diharapkan akan mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Laporan Surveyor atau yang sering disebut LS, sehingga dapat memberikan waktu lebih untuk importer dalam mempersiapkan pemberitahuan impornya ke pihak Bea dan Cukai.

Seperti kita tahu selama ini penerbitan LS sering lambat (paling tidak itu yang kami rasakan), dari email yang disuruh mengulang, data yang tidak lengkap atau bahkan email yang tidak diterima. Dan terkadang tidak ada jawaban apapun dari pihak surveyor baik dimintai informasi melalui telepon ataupun email. Dengan system baru ini kita pelaku usaha / importer semoga mendapatkan sesuatu hal yang jauh lebih baik, semoga.

Adapun barang-barang yang akan diimpor yang harus diperiksa / dilakukan penelusuran teknis di negara asal sebelum dikirim ke Indonesia adalah sbb :

1. Handphone, Tablet, Gadget [X.25]           

2. Pakaian Jadi [X.26]            

3. Gula [X.09]

4. Beras [X.05]

5. Garam [X.07]

6. Kedelai [X.28]

7. Daging [X.27]

8. Hortikultura [X.24]

9. Mesin Copier [X.12]

10. Elektronik Rumah Tangga [X.14]

11. Ban [X.22]

12. Nitro Cellulose [X.03]

13. Cakram Optik [X.10]

14. Kaca Lembaran [X.19]

15. Bahan Perusak Ozon [X.23]

16. Prekursor [X.08]

17. Keramik [X.11]

18. Bahan Berbahaya [X.21]

19. Obat Tradisional dan Herbal [X.20]

20. Kosmetik [X.29]

21. Makanan dan Minuman [X.15]

22. Alas Kaki [X.16]

23. Semen [X.30]

24. Mainan Anak-Anak [X.17]

25. Besi atau Baja [X.18]

26. Limbah Non B3 [X.13]

27. Tekstil dan Produk Tekstil [X.02]

Namun perlu diketahui, tidak semua barang yang tersebut diatas harus dilakukan pemeriksaan fisik sebelum dikirim ke Indonesia, misal kaca lembaran (lihat nomer 14) meski tertulis “kaca lembara” namun itu hanya untuk kaca lembaran dengan kode HS 7003, 7004, 7005, 7006, 7007 sedang kaca lembaran untuk HS 7009 tidak perlu dilakukan pemeriksaan fisik oleh surveyor. Semoga membantu.

Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Syarat :
- FC Domisili
- FC Akta
- FC Status penguasaan tempat
- Surat Kuasa
- NIK Direktur
- Foto tempat usaha
- Denah lokasi tempat usaha
- FC SIUP
- Permohonan kode aktifasi
- Alamat email sebagai jalur komunikasi ke Pajak
- Permohonan Nomer Faktur Pajak